Posted on Tak ada komentar pada Pruitt-Igoe dalam Kacamata Mahasiswa

Pruitt-Igoe dalam Kacamata Mahasiswa

Artikel ini dibuat sebagai catatan dari pemutaran dan diskusi film dokumenter The Pruitt-Igoe Myth yang disutradarai oleh Chad Freidrichs yang diselenggarakan oleh HIMA STHAPATI Arsitektur ITS berkolaborasi dengan ASF-ID pada tanggal 23 Maret 2017 lalu. Sebagai pemantik diskusi turut hadir Bapak Wahyu Setiawan dan Bapak Angger Sukma Mahendra selaku dosen arsitektur ITS.

 

Pruitt-Igoe dalam Kacamata Mahasiswa

Sebagai seseorang yang belum genap dua tahun mempelajari arsitektur, menonton film dokumenter Pruitt-Igoe sebenarnya justru membuat saya menjadi bingung tentang arsitektur, “sebenarnya opo seh arsitektur iku?” Bagaimana tidak, sebagai mahasiswa, saya lebih senang berselancar di situs-situs semacam Archdaily, Dezeen, dan membuka majalah-majalah semacam ‘20 Rumah Bergaya Minimalis’. Tak pernah pernah terbersit bagi saya bahwa pada tahun 1960-an, kasus Pruitt-Igoe menjadi kasus yang sangat menggemparkan dan mengubah arah pergerakan arsitektur, terutama dalam hal kebijakan terkait perumahan publik.

Pruitt-Igoe merupakan sebuah superblok yang terletak di kota St.Louis, Missouri, Amerika Serikat. Karya arsitek Minoru Yamasaki ini menjadi bahasan wajib di sekolah-sekolah arsitektur di mana pun. Kasus Pruitt-Igoe merupakan kulminasi dari kegagalan arsitektur modern, sebagaimana yang dikatakan oleh Charles Jencks, dan merupakan kajian yang menarik untuk dibahas dari sudut pandang pemukiman dan penataan perumahan. Kata-kata seperti kriminalitas, kemiskinan, rasialisme, disfungsi, selalu menjadi kata kunci dan label dari Pruitt-Igoe.

 

Kilas Sejarah Pruitt-Igoe

Pruitt-Igoe-overview
Kompleks Pruitt-Igoe (Sumber: WIkimedia Commons)

Wacana mengenai perumahan rakyat telah mulai disinggung saat Housing Act 1949 disahkan di Amerika Serikat. Salah satu penekanannya adalah mengenai pengadaan program rumah rakyat sewa rendah. Kemudian dalam perkembangannya, muncul pula kebijakan urban renewal yang bertujuan menggenjot income kota dengan ‘merayu’ pendatang untuk mau tinggal di di area-area baru yang dibuka oleh pemerintah. Dalam memenuhi upaya tersebut, beberapa kota mengusulkan program perbaikan slum dengan membangun superblok, di mana nantinya penghuni slum dan masyarakat pendatang dapat hidup berdampingan. Ibarat sekali kayuh dua pulau terlampaui, beberapa pemerintah kota berpikir bahwa dengan cara demikian mereka dapat membersihkan slum dan secara bersamaan dapat menaikkan pendapatan kota melalui pajak dari masyarakat pendatang. Salah manifestasi dari gagasan tersebut adalah superblok Pruitt-Igoe di St.Louis.

Secara desain, Pruitt-Igoe mempunyai kualitas yang baik yang seharusnya mempunyai impak langsung terhadap indeks kebahagiaan orang-orang yang tinggal di sana. Bagaimana tidak, Pruitt-Igoe menawarkan kemewahan bagi penghuninya yang rata-rata merupakan bekas squatter. Tiap unit dirancang sedemikian rupa sehingga cahaya matahari masuk sepanjang hari, begitupun ruang-ruang dalamnya mempunyai view yang baik. Belum lagi sistem elevatornya yang dirancang tidak berhenti di semua lantai agar sesama penghuni bisa saling berinteraksi. Tak heran, dalam beberapa cuplikan pada dokumenter ini ada bekas penghuni yang bersikukuh bahwa pengalaman tinggal di Pruitt-Igoe merupakan pengalaman yang menyenangkan dan tak tergantikan. A Poor Man’s Penthouse.

Namun, kemewahan tidak berhasil menjawab banyak tantangan yang sebenarnya. Dinamika politik dan ekonomi yang terjadi nyatanya membuat pemerintah tidak sanggup menopang biaya perawatan bangunan, sehingga kemudian dibebankan kepada penyewa rusun, yang mana sebagian besar adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini tentu berakibat pada tersendatnya perawatan, yang efeknya tentu saja menyebabkan banyak utilitas bangunan menjadi tidak berfungsi ; atap bocor, saluran air bocor, elevator tidak berfungsi, dan lain-lain. Sebuah kondisi yang akhirnya membuat kualitas ruang-ruang di dalam Pruitt-Igoe menjadi sangat buruk dan menyeramkan.

Kegagalan Pruitt-Igoe tidak hanya itu. Tujuan perbauran kulturalpun gagal terjadi karena warga kulit putih masih “jijik” untuk tinggal bersama warga kulit hitam dan kulit berwarna. Ya, penghuni di Pruitt-Igoe sebenarnya dirancang dengan proporsi seimbang antara pendatang kulit putih dengan pendatang kulit hitam, walau ternyata rasisme di Amerika Serikat masih sangat kental. Ironi lain yang terjadi adalah, bersamaan dengan dibangunnya Pruitt-Igoe banyak suburbs baru yang dibuka untuk mewadahi perumahan bagi kelas menengah, yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh warga kulit putih sebagai tempat tinggal dan hanya menjadikan area urban sebagai tempat bekerja. Alhasil komposisi warga kulit hitam di Pruitt-Igoe menjadi terlalu besar. Dan karena jumlah penyewa rusun semakin sedikit, biaya perawatan yang seluruhnya dibebankan ke penghuni yang tersisa menjadi kian tak tertanggungkan.

Lingkungan yang tidak terawat dan tingkat kemampuan ekonomi penghuni rusun yang semakin rendah menjadikan Pruitt-Igoe yang awalnya bertujuan untuk membersihkan slum malah justru menjadi sebuah vertical slum. Vandalisme, transaksi narkotika, pembunuhan, premanisme dan tindakan kriminal lainnya tumbuh subur di tempat ini. Seolah memang sudah beyond repair, polisi pun bahkan lepas tangan dan enggan menyentuh kawasan Pruitt-Igoe. Segala upaya mungkin sudah dipikirkan oleh pemerintah sehingga akhirnya mereka menyepakati satu solusi untuk masalah yang kompleks ini; yaitu dengan meratakan Pruitt-Igoe. Demikianlah, pada sore hari, tanggal 15 Juli 1972, superblok ini resmi diruntuhkan, menutup sejarah kelam salah satu pengembangan public housing yang gagal.

Dari ulasan singkat dokumenter di atas, akhirnya muncul beberapa hal yang mengusik saya akan arsitektur yang saya pahami selama ini.

  1. Arsitektur itu politis

Saya masih tetap pada pendirian bahwa apabila dilihat dari segi desain, Pruitt-Igoe memiliki konsep dan tujuan yang baik. Masalah kemudian muncul ketika pemerintah menyerah dalam pembiayaan perawatan gedungnya, alasan yang membuat banyak fungsi dalam gedung Pruitt-Igoe terganggu. Gangguan fungsi tersebut akhirnya memicu konsekuensi-konsekuensi negatif lainnya.

Menurut saya, jika pemerintah memang ingin membuat rusun untuk masyarakat menengah ke bawah, seharusnya sudah disertai dengan skema pembiayaan dan maintenance yang matang, entah itu dengan membiayai penuh atau melalui subsidi. Saat ini Pruitt-Igoe memang dikenal dari kegagalannya, dan meskipun sumbangsih arsitektur dalam kegagalan ini merupakan impak yang tidak langsung, saya yakin, sebagai arsitek, rasa bersalah itu hadir di dalam hati Minoru Yamasaki. Mungkin memang, pada konteks ini, peran arsitek hanya sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan pemerintah. Mungkin memang, profesi terbaik yang menjalankan arsitektur adalah politisi.

  1. Arsitektur hanyalah alat
Pruitt-Igoe-corridor-actual
Foto koridor Pruitt-Igoe dalam kondisi rusak dan berantakan. (Sumber: Wikimedia Commons)

Melanjutkan poin di atas, saya tertarik untuk mengamati bagaimana rancangan elevator di Pruitt-Igoe, yang hanya berhenti di lantai-lantai tertentu saja, ternyata gagal memicu penghuninya untuk berinteraksi secara positif karena pada titik-titik inilah justru sering terjadi kriminalitas. Mengapa bisa begitu? Besar kemungkinan karena pada titik-titik dimana orang mudah bertemu dan berinteraksi, malah membuka peluang untuk melancarkan tindakan kriminal. Tentu ini punya kaitannya dengan fungsi utilitas bangunan yang buruk, pengawasan yang tidak ada sama sekali, dan sense of belonging yang kurang dari penghuninya. Dalam kasus ini, peran arsitektur terbukti tidak mampu membentuk pola perilaku dari penghuninya. Sebagai arsitek, kita bisa melihat intensi Yamasaki, yang dengan sadar menggunakan pendekatan arsitektural sebagai alat untuk memicu orang-orang untuk berinteraksi, entah interaksinya positif atau negatif. Apa yang mempengaruhi pola perilaku penghuni ternyata datang dari berbagai faktor yang kelihatannya jauh di luar kapasitas arsitektural.

  1. Arsitektur selalu kontekstual

Pertanyaan mengenai mengapa dahulu superblok seperti Pruitt-Igoe muncul tentu tak lepas dari berbagai tuntutan pada masanya. Pasca Perang Dunia ke-2, Amerika Serikat mempunyai beban untuk menyediakan tempat tinggal bagi veteran-veteran perang yang kembali ke AS. Dengan kembalinya sekian ratus ribu tentara ke tanah asal dan prakiraan akan ledakan populasi yang terjadi di area urban, pilihan untuk menciptakan hunian secara massal dan segera tentu menjadi konsekwensi logis pada masa itu. Hal ini tak lepas dari mindset arsitektur modern yang serba praktis dan berorientasi pada solusi. Akhirnya muncullah style-style bangunan vertikal yang berbentuk blok masif, kaca, dan bermaterial beton di mana-mana. Pengaruh itu pun diadaptasi pada Pruitt-Igoe.

Dalam konteks penyediaan hunian massal untuk masyarakat St.Louis, Pruitt-Igoe dapat dikatakan berhasil. Perihal kita melihatnya dari konteks lainnya tentu menuntut jawaban yang lain pula. Bagaimanapun dimasa itu banyak bangunan hunian vertikal serupa yang berhasil, yang bahkan bertahan hingga sekarang. Penekanannya adalah, semua objek arsitektur tidak pernah berada pada ranah hitam-putih. Terminologi ‘arsitektur yang berhasil’ selalu bisa diperdebatkan berdasarkan konteksnya. Dan menurut saya, baiknya arsitektur memang harus selalu terbuka untuk dibongkar dan dipertanyakan kembali.

***

Pada akhirnya, menonton Pruitt-Igoe dan belajar mengenai kegagalan sebuah gagasan (saya tidak mengatakan kegagalan arsitektur, karena sekali lagi arsitektur itu kontekstual dan multidimensi), secara bersamaan membuka mata saya sekaligus membongkar semua pemahaman saya terhadap arsitektur selama ini. Mungkin saya harus memulai kembali dari titik yang lebih realistis mengenai sejauh mana arsitektur mampu mempengaruhi manusia dan semua yang ada di sekitarnya. Namun satu hal yang saya yakini, arsitektur lebih dari sebuah “20 Rumah Bergaya Minimalis.” (aiw)

Save

Posted on Tak ada komentar pada Dari St. Louis ke Jakarta: Bercermin pada Pruitt Igoe

Dari St. Louis ke Jakarta: Bercermin pada Pruitt Igoe

Kiri ke kanan: Sri, Inne Rifai, Yunita, Herlily, Evi Mariani

Pruitt Igoe yang malang. Lahir dalam selimut impian dan kebanggaan. Imaji kesuksesannya menjangkau jauh melampaui bingkai kemiskinan, rumah yang layak, dan kemajuan kota. Namun waktu berbicara lain. Ia mati meninggalkan puing-puing harapan, debu mitos, dan bayang-bayang mimpi buruk.

 

Tapi apa makna sebuah kegagalan dalam perumahan? Rumah tak pernah bermakna tunggal. Ia memiliki banyak dimensi yang berkelindan, seringkali bersinggungan dengan ‘ruang di luar’ rumah. Pruitt-Igoe, perumahan vertikal dengan total 2.700 unit di area 22 hektar, merangkum dimensi yang jamak itu.

 

Bermula dari Grand Design

St. Louis tahun 1940 dilanda kekeringan ekonomi paska perang. Krisis menuntut negara untuk berdiet dalam pengeluaran proyek, menghemat material, dan mendorong pertumbuhan investasi. Housing Act 1949 mengemuka pada masa ini dalam bentuk kebijakan perumahan yang mengulurkan akses perumahan layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menyasar kota-kota yang membutuhkan, berpotensi berkembang dengan perencanaan dan perancangan skala besar. St Louis menjadi salah satu pion pengeraknya. Saat kota mulai lesu, hal pertama yang dilakukan adalah membuka keran investasi untuk mempercantik rupanya. Dana pemerintah pusat mengalir untuk megentaskan pemukiman kumuh di utara kota dan membangun perumahan massal yang menjadi tren kebijakan masa itu.

Maka Pruitt Igoe pun lahir di tahun 1954. Perumahan vertikal sebelas lantai dengan fasilitas taman dan area olahraga itu menggantikan rumah usang, lembab, dan gang kotor pemukiman kumuh di utara kota. Dengan lokasi strategis di St. Louis, Pruitt Igoe didamba menjadi simbol perumahan massal nomor satu. Kemampuannya mengakomodasi 657 jiwa per hektar diharapkan bisa menggeliatkan pertumbuhan di pusat kota. Namun, perencanaan itu melupakan dimensi lain di luar logika estetika pembangunan kota. Pruitt Igoe yang dihuni oleh warga migran kulit hitam korban penggusuran di menjadi momok bagi warga kulit putih untuk berbagi tempat tinggal. Di saat bersamaan, kota-kota satelit di sekitar St. Louis bertumbuh, disokong oleh kebijakan perumahan yang memberi kemudahan akses kredit perumahan milik. Berbondong-bondong warga kulit putih memiliki rumah impian dengan taman belakang yang luas, kebun, parkir mobil pribadi, dan dikelilingi oleh warga dengan ras yang sama.  Tahun 1958, dinamika politik antar kota membuat populasi St Louis berkurang hampir separuh.

 

Ketika ‘Pasar’ Bekerja

Eksodus kelas menengah dan menegah atas yang didominasi warga kulit putih membuat perekonomian St. Louis diujung tanduk. Harga pasar rumah milik turun drastis karena ditinggalkan oleh penghuni ke kota lain. Ditengah kepanikan itu, kemiskinan warga kulit hitam diperburuk dengan diskriminasi dalam mengakses pekerjaan. Pruitt Igoe hanya ditempati oleh warga miskin yang tak mampu mengakses kebijakan perumahan milik dan membutuhkan tunjangan sosial.

Meski lahir dari inisiasi pemerintah pusat, pengelolaan sehari-hari Pruitt Igoe dilepaskan pada pemerintah kota St Louis. Di bawah tangan Housing Estate, manajemen Pruitt Igoe dikelola dan didanai oleh subsidi pemerintah kota dan biaya sewa penghuni. Tahun 1960, penghuni Pruitt Igoe semakin berkurang sementara beban pengelolaan perumahan 22 hektar itu semakit berat. Kerusakan mekanis dan vandalisme mulai bermunculan. Hal ini diperburuk dengan meningkatnya kriminalitas dan pengelola yang mulai lepas tangan.

Gejala kejatuhan Pruitt Igoe kian bertambah dengan wacana stigma negatif dan kerusakan fisik yang kian parah. Dengan kondisi tersebut, para penyewa perumahan massal di St. Louis unjuk rasa, bersama-sama menuntut pengelola untuk bertanggung jawab atas ketidakmampuan mereka menjamin kenyamanan pemukiman. Advokasi dilakukan terus menerus, negosiasi diperjuangkan, namun hanya sedikit upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kompleks perumahan masif  itu.

Puncak dari gejolak perumahan massal itu adalah keputusan untuk menutup Pruitt Igoe di akhir tahun 1960. Setelah memindahkan penghuni yang tersisa, ledakan penghancuran Pruitt Igoe dilakukan di tahun 1973, disaksikan oleh berjuta mata yang menyimpan memori dan harapan tentangnya di masa silam. Media dan kritik arsitektur merekamnya sebagai ‘kegagalan arsitektur modern’, namun Pruitt Igoe tak bisa melupakan bayang-bayang dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang menghantuinya.

 

Dari St. Louis ke Jakarta: Bercermin pada Pruitt Igoe

Berkaca pada St. Louis dan Pruitt Igoe, apa sesungguhnya yang bisa dipejari untuk melihat Jakarta dan penggusuran yang kian marak?

St. Louis memaparkan logika pertumbuhan kota dengan transformasi ruang yang berorientasi profit, melalui perbaikan ‘wajah’ arsitektur kota. Ini berkelindan dengan transformasi pemukiman melalui konsep housing as driver for urban growth. Seringkali logika ini melupakan dimensi tak kasat mata;  kemiskinan, segregasi sosial, dan subjektivitas individu, berujung pada dominasi wacana yang memenuhi media maupun obrolan keseharian.

Slum, atau area yang diidentifikasi dengan kualitas pemukiman yang rendah, muncul dari kebutuhan bertempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena tertutupnya akses perumahan. Ia adalah pilihan yang bisa diakses oleh migran dengan modal minim. Keberadaan slum tak lepas dari pasar tenaga kerja di kota dimana para migran ini menggantungkan hidup mereka. Upaya memperbaiki slum dengan memindahkan populasi migran ke perumahan massal seperti Pruitt Igoe akan sia-sia tanpa dibarengi dengan peningkatan ekonomi individu dan kelompok.

Karena itu, kebijakan perumahan rakyat menuntut kerangka kritis akan posisi rumah yang multidimensi. Dalam konteks Indonesia, kebijakan perumahan rakyat tak lepas dari komitmen internasional pengentasan pemukiman kumuh. Sustainable Development Goals yang diterjemahkan sebatas perbaikan pemukiman kumuh dengan membuka akses pasar perumahan formal seluas-luasnya, seakan ahistoris dengan realita Pruitt Igoe di tahun 1960an. Penggusuran pemukiman kumuh yang terjadi di Jakarta hanyalah gejala permukaan dari logika pembangunan kota yang pragmatis dan strategi peningkatan nilai tanah di kota. Rumah, baik individual maupun massal, menjadi apa yang Foucault sebut sebagai ‘instalasi ekonomi politik’, dan tata kelola kota menciptakan konstruksi sistem relasi tersebut.

Jika kita ingin mengulik lebih jauh, Jakarta memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kasus St. Louis. Kehadiran kaum migran di kota tidak serta merta bergantung pada jatuh bangunnya lapangan pekerjaan atau ekslusi dalam aksesnya. Sebagian warga kota ini justru mengisi ruang-ruang ekonomi informal yang juga bersimbiosis mutualisme dengan ekonomi formal. Segregasi sosial pemukiman kumuh, yang sering identik dengan perkampungan, dalam kesehariannya lebih pada akumulasi ruang politik yang dibatas dan ditekan.

Kenyataannya, berjalan di perkampungan di Jakarta yang ramai dan vibrant, akan terasa lebih aman dibanding melintasi neighborhood ‘rapi’ tapi muram di kota Amerika. Ditambah lagi dengan aktivitas PKL, baik yang temporer menetap maupun yang mobile, menghidupkan ruang-ruang publik kota hingga larut malam. Bukankah keberadaan mereka yang luput dari perencanaan formal ini begitu positif pada keseharian kota?

Sesungguhnya keberadaan kampung di Jakarta adalah bentuk partisipasi warga kota untuk bertempat tinggal dengan aset yang mereka miliki. Jika Pruitt Igoe hanya bertahan dua puluh tahun, kehadiran kampung-kampung yang bahkan berusia lebih dari lima puluh tahun menegaskan bagaimana jaringan sosial dan ekonomi telah berhasil terbangun, terjaga, dan dikelola oleh warga sendiri.

Tentu saja ada keterbatasan infrastruktur fisik dalam kampung karena pertumbuhannya yang organik, namun ini dapat diselesaikan dengan penataan in situ. Rumah bagi warga kampung adalah sebuah proses bermukim yang mampu mereka bangun, disaat pemerintah tak sanggup menyediakan pemukiman terjangkau. Sementara kota sangat membutuhkan populasi untuk bisa menjaga stabilitas sosial ekonomi dan berkembang bersama kota-kota lain.

Karena itu partisipasi warga dari berbagai kalangan perlu dihargai dan diakomodir dalam proses pembangunan. Setiap warga kota memiliki peran di dalam membangun kota, dan ini adalah sebuah karya yang tak pernah selesai. Bukankah potensi kreativitas kota ini terlalu besar untuk diserahkan pada keputusan monolit segelintir orang?

Lantas, ketika warga kota ini berkata ‘tidak’ pada instalasi ekonomi politik yang meruntuhkan relasi sosial ekonomi, bukankah itu hal yang sangat logis? Bukankah negara menjamin keberadaan mereka bertempat tinggal yang layak dan kebebasan untuk berekspresi mengemukakan pendapat? Siapa yang paling mengerti dan memahami nilai sebuah pemukiman/kampung kalau bukan warganya sendiri? Apakah rusunawa adalah solusi imbang dan sepadan dengan nilai kolektivitas sebagai komunitas dan nilai rumah sebagai tempat berlindung serta mencari penghidupan di kota selama bertahun-tahun? Bagaimana kreativitas dan aspirasi warga yang bermukim dapat diakomodasi dalam proses perencanaan dan perancangan kebijakan perumahan?

Diskusi pemutaran film Pruitt Igoe tanggal 19 Juni 2016 menyiratkan refleksi kritis tentang makna rumah dan dimensi sosial, ekonomi, serta politik yang menyelimuti. Seperti lapis bata demi bata yang membuatnya terbangun, rumah menyimpan narasi dan memori yang tak ternilai. Dibelakang sebuah potret penghancuran rumah susun di Amerika, ada wajah-wajah sendu yang dibayangi oleh pertanyaan untuk ke sekian kali; kemana kami harus pergi setelah ini?  Di depan potret itu kita perlu belajar dan berusaha mencari ruang-ruang baru untuk mengembangkan gagasan kebijakan perumahan dan kota di masa sekarang.

 

Pemutaran film dan diskusi The Pruitt-Igoe Myth diselenggarakan atas kerjasama Ciliwung Merdeka, LBH Jakarta dan ASF Indonesia.

avatar
Suasana pemutaran film di LBH Jakarta
Posted on Tak ada komentar pada Hantu Pruitt-Igoe

Hantu Pruitt-Igoe

13442585_1101202443272463_2399605059224162015_o

Artikel berikut merupakan catatan pasca pemutaran dan diskusi publik film dokumenter “The Pruitt-Igoe Myth” (2012) di Kafe Pustaka – Universitas Negeri Malang (13/6) bersama Prof. Djoko Saryono M.Pd, Dr. Mundi Rahayu M.Hum, dengan moderator Robbani Amal Romis. Pemutaran diselenggarakan atas kerjasama Rumah Inspirasi Malang, Save Hutan Kota Malabar, Kreativa, IUPS, Kafe Pustaka – UM, Selamat Pagi Creative, dan ASF-ID.

 

Terus terang, ketika persoalan relokasi warga kembali marak dibicarakan orang, saya termasuk orang yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Mengacu pada ingatan masa kuliah tentang Pruitt-Igoe di Amerika, saya merasa bahwa relokasi kaum miskin kota ke apartemen adalah solusi instan — bahkan bukan solusi sama sekali — untuk permasalahan perumahan di kota-kota besar. Herannya, jarang sekali saya menemukan teman-teman arsitek saya — di media sosial — yang saya tahu juga menentang hal itu, yang membangun argumennya berdasarkan kasus Pruitt-Igoe atau Kali Code-Romo Mangun sebagai lawannya.

Buat arsitek seperti saya, apa yang terjadi di Pruitt-Igoe menyedihkan sekaligus membingungkan. Dia menyedihkan karena, menurut saya, itu adalah tragedi arsitektur terburuk kedua setelah runtuhnya Menara Babel. Keduanya sama-sama mewakili ambisi besar manusia, satu ingin jadi pencakar langit pertama, satu lagi ingin jadi kompleks apartemen terbesar — dan dua-duanya gagal. Dan dia membingungkan karena Pruitt-Igoe di masanya dipuji-puji setinggi langit. Setelah menonton film ini, saya baru menyadari kalau kasus ini begitu kompleks.

Dia bisa dibingkai dalam tiga pertanyaan yang sama pentingnya. Satu, apakah dia adalah contoh dari kegagalan arsitek dan arsitektur? Dua, apakah dia adalah kesalahan pemerintah kota dalam mengambil kebijakan publik? Dan tiga, apakah dia justru menunjukkan bahwa ada yang salah dalam masyarakat kita, bagaimana ketika orang dikumpulkan dalam jumlah yang begitu besar — 2870 unit apartemen — efeknya ternyata bisa begitu merusak?

Namun karena saya arsitek, maka saya cuma akan membicarakan yang pertama saja.

Yang sering dibicarakan orang ketika mencari sumber kegagalan Pruitt-Igoe dari sudut pandang arsitektur — yang sayangnya tidak diperlihatkan di film — adalah sistem sirkulasinya. Pruitt-Igoe menggunakan sistem transportasi vertikal yang disebut skip stop elevator, artinya lift di unit bangunan itu tidak berhenti di setiap lantai. Dari 11 lantai di setiap unit superblok itu, lift-nya hanya akan berhenti di lantai 1, 4, 7, dan 10. Ini seperti halte-halte dalam sistem transportasi biasa saja sebenarnya, hanya saja dia vertikal. Tujuannya sederhana: supaya orang tetap punya waktu untuk bertemu dengan orang lain, untuk menjadi manusia yang tidak individualis, saling berbagi, minimal berbagi ruang di tangga dan di lantai-lantai jangkar itu. Dan sebagaimana dimaksudkan, lantai-lantai jangkar tempat pintu lift itu akan membuka adalah lantai yang difungsikan sebagai ruang komunal, laundry, dan shaft sampah.

Sayangnya, pada perkembangan selanjutnya, justru di lantai-lantai bersama inilah sering terjadi kejahatan; mulai dari perampokan, pemerkosaan, sampai peredaran narkoba. Di film tadi ditunjukkan bagaimana lampu-lampu dirusak, sampah — karena juga tidak cepat ditangani pengelola gedung — dibakar di sana, alih-alih dibuang lewat shaft­-nya, membuat lantai itu dipenuhi asap, membuat pandangan semakin buruk, dan, “Bum!” Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan.

Lalu semua menjadi semakin buruk, terutama di masalah pemeliharaan –seperti ditunjukkan di film — pipa-pipa bocor, pemanas ruangan tidak berfungsi di musim dingin, dan lain-lain termasuk tingginya angka kriminalitas. Kita bisa lihat bagaimana polisi pun enggan masuk ke kawasan itu karena dilempari bahkan ditembaki dari atas. Bayangkan saja 33 bangunan 11 lantai dalam satu lokasi, cuma Maddog atau Robocop saja yang berani masuk ke sana. Dan akhirnya, seperti yang sudah dikutip Robbani, Charles Jencks berkata, “Arsitektur modern sudah mati di St. Louis pada tanggal 15 Juli 1972 sekitar jam 3.30.” Mengacu pada tanggal mulai diledakkannya kompleks superblok Pruitt-Igoe.

 

Catatan-catatan diskusi

Tahun 1947 usulan lain yang berbasis partisipasi warga pernah diusulkan namun ditolak oleh pemerintah kota, namanya Carr Village. Di dalam usulan itu termasuk memperbaiki rumah warga, membangun beberapa blok 2-3 lantai, dan sebuah ruang terbuka publik. Sayang usulan ini tidak pernah diwujudkan (ini sekaligus mengoreksi kekeliruan saya yang menyebut bahwa ketika Pruitt-Igoe mulai ditinggalkan, kawasan ini tetap dihuni, dan penuh).

Pruitt-Igoe bukan satu-satunya superblok yang dibangun untuk menyelesaikan masalah ketersediaan perumahan, tapi — sepanjang yang saya tahu— dia adalah satu-satunya komplek apartemen yang gagal secara fungsional. Namun karena skala kegagalannya yang begitu mengerikan, bahkan arsiteknya, Minoru Yamasaki, pernah menyebut bahwa “Saya tidak pernah mengira kalau manusia bisa begitu merusak.”— kompleks hunian lain seolah-olah menanggung dosa yang sama. Superblok ini sempat menjadi tren solusi untuk masalah perumahan di kota-kota besar. Di Berlin dibangun Horseshoes Estate 1925, Unite d’Habitation di Marseille 1952, bahkan di Fujian, Cina, ada bangunan yang disebut Fujian Tulou yang sudah dibangun dan dihuni sejak tahun 1300-an. Bahkan arsitek yang sama, di kota yang sama, juga membangun apartemen Cochran Garden –walaupun tidak semasif Pruitt-Igoe—yang bertahan sampai tahun 2006. Dirubuhkan juga pada tahun 2008, tapi itu pun karena masalah finansial (tax mismanagement).

Apakah sistem sirkulasi vertikal skip stop elevator tadi adalah satu-satunya penyebab terjadinya kegagalan fungsi apartemen ini? Menariknya, Jane Jacob, salah satu kritikus arsitektur modern menyebut bahwa di Pruitt-Igoe orang-orang di sana di-dehumanisasi karena mereka dipaksa untuk mengingkari individualismenya. Selama ini kita merasa bahwa menjadi individualis adalah buruk, tapi ketika orang dipaksa untuk menjadi komunal, hasilnya bisa jadi di luar dugaan. Namun sistem ruang komunal yang memakan satu lantai ini juga bukan hal baru. Le Corbusier menerapkannya di apartemen rancangannya, Unite d’Habitation. Lantai-lantai yang secara ekonomis bernilai tinggi justru dijadikan ruang publik, dan seperti sudah saya sebut tadi, tetap baik-baik saja.

Kritik yang lain menyerang Arsitektur Modern yang cenderung simplisistis, sederhana. Di bawah jargon-jargon seperti form follows function, less is more, dan ornament is a crime, menjadikan tampilan arsitektur modern memang terlihat sederhana dan membosankan. Bayangkan Anda berada di sebuah lokasi yang luasnya kurang lebih 23 hektar dengan 33 bangunan setinggi 11 lantai, dan semuanya nyaris serupa. Tidak bisa tidak Anda akan merasa seperti butiran debu; Anda akan terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, tenggelam, tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Dan ini dicurigai memicu timbulnya perasaan tidak nyaman yang berujung pada terjadinya kejahatan, walaupun tuduhan ini masih harus diperiksa lebih lanjut. Lha wong rok mini dituduh sebagai pemicu pemerkosaan saja diprotes banyak orang, apalagi kalau desain arsitektur yang dibegitukan.

 

Tanggapan atas Tanggapan-tanggapan

Pertama kita harus mendudukan persoalan dengan benar dulu. Pruitt-Igoe ini dibangun, pertama sekali, bukan untuk menyelesaikan permasalahan pemukiman kumuh dan menolong kaum miskin kota untuk tinggal di tempat yang lebih layak. Saya tidak ingat pernah mendengar ada pemerintah yang begitu baik pada warganya, terutama warga miskin. Tahun 1940-an St. Louis memang padat dan menumbuhkan kawasan kumuh di sisi utara dan selatannya. Namun hal lain adalah, ada eksodus kelompok kelas menengah ke atas dari kota itu. Di film tadi ada angkanya, 24%. Catatan saya sampai 30%. Jadi pertama sekali, yang pemerintah kota pikirkan adalah cara untuk menyelamatkan kotanya, cara supaya orang tidak beramai-ramai pindah ke kota lain. Ada dua alternatif yang dipikirkan waktu itu. Satu, membangun pusat kota, membuatnya sedemikian menarik sehingga orang betah tinggal di dalamnya, atau, dua, menyerang langsung sumber penyakitnya: kawasan kumuh.

(Untuk menanggapi peserta yang berharap ketika pemerintah membuat kebijakan relokasi warga miskin (asumsi saya kebijakan sebagai hadiah dari pemerintah kepada warga miskin) kultur atau kebiasaan masyarakatnya juga ikut dipertimbangkan; sembari memberi contoh bagaimana korban Lapindo di lokasi yang baru tetap mempertahankan kebiasaannya di tempat lama.)

Profesi arsitek sendiri mengalami evolusi. Sejak masa revolusi humanis di masa renaisans, arsitek yang dulunya adalah tukang-tukang anonim berubah menjadi profesi yang profesional dan mandiri. Dan evolusi ini menemukan bentuknya dan mulai mantap sejak Revolusi Prancis. Di sisi lain, tumbangnya raja-raja dan bangkrutnya para tuan tanah juga mengubah klien yang dilayani oleh para arsitek ini. Sekarang mereka melayani orang-orang kaya baru. Repotnya, orang-orang kaya baru ini tidak punya kepedulian yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan seni. Berbeda dengan raja-raja atau tuan tanah yang dikelilingi ilmuwan, penyair, seniman, juga arsitek. Di titik ini, arsitek kemudian perlu pembenaran moral, butuh argumentasi atas desain-desainnya, maka di sinilah arsitek mulai berteori. Hal yang tidak pernah dilakukan ketika mereka masih tukang-tukang anonim. Dan di antara orang-orang kaya baru ini, pemerintah termasuk di dalamnya.

(Untuk menanggapi peserta yang menyebut bahwa pada akhirnya keputusan terakhir ada di tangan pemerintah kota, tapi sayangnya pemerintah kota terkesan asal-asalan ketika mengambil keputusan yang menyangkut pembangunan dan penataan kota.)

Apa pentingnya arsitek berteori? Itu artinya, mereka punya waktu senggang untuk berpikir. Dan mereka mulai memikirkan banyak hal, bahkan hal-hal yang berada di luar dirinya sendiri, salah satunya adalah masalah-masalah sosial. Perlu diketahui juga bahwa di masa itu, antara tahun 1920-1960-an, arsitektur diisi oleh arsitek-arsitek yang bisa dianggap sebagai nabinya dunia arsitektur. Le Corbusier sebagai salah satu tokoh penting Arsitektur Modern bahkan pernah berkata, “Arsitektur atau revolusi.” Maksudnya, dia percaya bahwa arsitektur bisa mencegah terjadinya revolusi yang berbasis pertarungan kelas. Sebegitu pede-nya arsitek di jaman itu. CIAM, organisasi arsitek modern dunia, ketika orang masih meributkan apakah arsitektur itu termasuk seni atau termasuk bidang teknik, apakah arsitek itu seniman atau insinyur, justru menyebut bahwa “arsitektur adalah seni sosial.” Ini mengingatkan saya pada Romo Mangun –karena tadi sudah disebut—yang di tahun 1980-an pernah berkata bahwa arsitektur seharusnya dimasukkan ke dalam ilmu sosial. Jadi maksud saya, ketika tadi disebut ada rekayasa sosial yang diuji-cobakan di Pruitt-Igoe, bisa jadi bukan orang lain yang melakukannya, bisa jadi malah arsiteknya yang sedang bereksperimen.

(Untuk menanggapi pembicara lain (Ibu Mundi) yang menyebut bahwa ada social engineering atau rekayasa sosial yang sedang diujicobakan di sana demi mengetahui bahwa laki-laki kepala keluarga tidak boleh tinggal bersama anak-istrinya di Pruitt-Igoe dan (Prof. Djoko) yang menyebut bahwa psikolog juga—sepertinya—ikut jadi arsitek.)

Saya akan berhati-hati untuk menyebut metode ini gagal. Pruitt Igoe-nya mungkin gagal, tapi metodenya, nanti dulu. Apalagi membandingkannya dengan metode lain, dalam hal ini Kampung Code-nya Romo Mangun. Saya percaya bahwa setiap karya arsitektur membawa semangat jamannya. Di jaman itu, seperti tadi sudah saya katakan, blok-blok masif apartemen sedang menjadi tren. Ini adalah buah dari revolusi industri, penemuan baja dan lembaran kaca yang lebih besar. Arsitek seperti anak kecil yang diberi mainan baru. Mereka nyaris bisa membuat apa saja, dengan besar dan tinggi seberapa saja, dan sebanyak apa saja. Cepat, tepat, massal. Atau dalam satu kata: mesin. Saya kira yang terjadi di Indonesia adalah efek dari developmentalisme di masa lalu. Jangankan tata kota, bahkan makanan pun, orang se-Indonesia Raya dipaksa untuk makan nasi semua. Ketika menghadapi masalah, pemerintah seringkali tidak bertindak seperti dokter, lebih seperti dukun. Dokter, sekolahnya mahal, lama. Ketika kita datang, mereka selalu bertanya sakitnya apa, penyebabnya apa, lalu memeriksa dan bikin resep. Dukun tidak. Mereka menyebarkan selebaran di lampu merah, menyebut sudah menemukan satu obat untuk semua penyakit, dari kadas sampai kencing manis, dari korengan sampai jantung koroner. Masalah yang kita lihat di kota-kota di seluruh Indonesia, walaupun sekilas sama, tapi yang kita lihat cuma simptomnya. Penyebabnya bisa lain, cara mengobatinya pasti berbeda. Bahkan saya tidak percaya bahwa metode Romo Mangun adalah obat ajaib untuk semua permasalahan kota yang kita punya hari ini. Kampung Code juga membawa semangat jamannya. Saya tidak tahu siapa terpengaruh siapa, tapi ketika Romo Mangun membangun perkampungannya, di tempat lain, arsitek yang teorinya lebih dikenal daripada karya arsitekturnya, Christopher Alexander, juga berpendapat bahwa yang mengetahui dengan pasti soal arsitektur adalah penggunanya, bukan arsiteknya. Beliau seingat saya sempat dituduh anti-modernisme dan anti-masterplanning. Saya kira Romo Mangun dan Christopher Alexander pernah minum dari sumur yang sama. Yang perlu kita lakukan, saya rasa, adalah menjadi dokter, bukan dukun.

(Untuk menanggapi peserta yang menceritakan tentang satu kota lama di Kalimantan, di tepi sungai (tidak disebut di mana), yang akan digusur karena dianggap menghadapi masalah yang sama: kumuh; dan berharap daerah tersebut bisa diselesaikan seperti Kampung Code).

Saya punya pendapat yang sedikit berbeda dengan moderator. Menurut saya, masa depan kota justru ada di tangan anak-anak alay. Kita ini selalu serius, menganggap kota yang kita tinggali dingin, jumud, beku, membosankan. Namun kita sendiri tidak pernah mencoba berinteraksi dengan kota. Yang kita lakukan sehari-hari adalah berangkat dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke rumah. Bandingkan dengan anak-anak alay yang selalu bisa menemukan alasan untuk merayakan apa saja. Mereka merayakan pertemuan antara mereka, mereka merayakan pertemuan mereka dengan benda-benda. Kota menjadi hidup ketika populasi anak alaynya besar. Teorinya begini –kalau saya boleh mengarang teori—kota ini adalah ruang yang sangat besar, dan karena terlalu besar itu dia menjadi tidak mudah dipahami. Ketika orang membuat, katakanlah seperti di Malang setahun belakangan ini, bangku-bangku taman di mana-mana, ruang yang tadinya sangat besar ini terpecah menjadi ruang-ruang yang lebih kecil. Ketika dia menjadi lebih kecil, orang jadi lebih bisa menjelaskan posisinya terhadap kotanya. Ruang publik yang sangat besar ini bukan serta-merta menjadi ruang privat, tapi terpecah menjadi ruang-ruang publik yang lebih kecil. Salah juga kalau kemudian, seperti berita di koran­, ada orang ambung-ambungan (ciuman, -red) di satu pojok kota Malang di tengah hari bolong. Toh, orang lalu tersinggung. Orang lain mungkin akan menyebut soal moral, tapi arsitek tidak pernah bicara soal moral. Arsitek lebih tersinggung karena ruang publiknya direbut oleh segelintir orang untuk dijadikan ruang yang privat. Dan ya, kita membutuhkan aksesori-aksesori perkotaan yang menggoda kita untuk berinteraksi dengannya.

(Untuk menanggapi moderator yang menggelisahkan perkembangan kota Malang yang menurut istilahnya menuju Jatimparkisasi, mengacu pada dibangunnya fitur-fitur permainan mirip wahana di Jatim Park di ruang-ruang terbuka publik di kota Malang.) ////////////////

Posted on Tak ada komentar pada Pruitt-Igoe sebagai Sebuah Mitos

Pruitt-Igoe sebagai Sebuah Mitos

Artikel berikut merupakan catatan pasca pemutaran dan diskusi publik film dokumenter “The Pruitt-Igoe Myth” (2012) di Prodi Arsitektur – Institut Teknologi Bandung pada hari Rabu, 1 Juni 2016.

Mitos dipahami secara umum sebagai Cerita-cerita yang beredar dalam masyarakat yang menjelaskan bagaimana sebuah kehidupan dan cara pandang atau bagaimana suatu kebiasaan dimulai. Kisah  paling populer yang berkaitan dengan proyek Pruitt-Igoe  adalah kisah tentang kegagalan desain permukiman yang digadang-gadang sebagai wujud prestasi Modernisme. Kisah kegagalan ini menjadi monumental karena di awal  pembagunanya Pruitt-Igoe justru dijadikan model perwujudan ide-ide progresif  dari norma-norma desain menurut Kongres Arsitektur Modern Dunia (CIAM) di tahun 1951. Kisah Pruitt-Igoe ini juga kian monumental karena diliput banyak media intelektual dan internasional  dengan berbagai penilaian. Di awal berdirinya, Architectural Forum (1951) dan Architectural Review (1956) menyajikan Pruitt-Igoe sebagai sebuah bentuk desain yang inovatif.  Menjelang kejatuhanya Pruitt-Igoe mulai dibicarkan sebagai sebentuk kegagalan perancangan. Pruitt-Igoe menjadi contoh dari sebuah karya arsitektur yang tidak mengindahkan dimensi sosial budaya, sebuah lingkungan yang tak mampu menaungi penghuninya, sebuah kesalahan pemrograman arsitektur. Dalam sebuah terbitan, ia bahkan disebut sebagai sebuah “kasus kesalahan historis” (Architectural Forum, 1965).

MoviePoster_Pruitt-IgoeMyth_PhotoByDanielMagidson
“The Pruitt-Igoe Myth” film dokumenter karya Chad Freidrichs (2012).

Dari kisah-kisah arsitektural tersebut lahirlah berbagai bentuk persepsi, kesadaran, dan apresiasi terhadap dimensi sosial dan perilaku dalam berarsitektur. Dengan norma desain yang diakui oleh CIAM, Pruitt-Igoe di subuh usianya merupakan bukti keberhasilan International Style yang terkenal dengan orientasinya pada proyek perumahan masal dan industrial yang gagasanya banyak dikembangkan oleh Le Corbusier. Di akhir hayatnya, peruntuhan Pruitt-Igoe dijadikan tanda kematian Modernisme dan lahirnya Post-Modernisme seperti diungkap oleh Charles Jencks, “the day Modern architecture died.“[1] Permasalahan yang muncul di seputar Pruitt-Igoe pada gilirannya menyadarkan orientasi sosial, budaya dan perilaku dalam pengetahuan, kebijakan dan paradigma arsitektur, dan permukiman. Setidaknya tiga buku lahir, seperti Defensible Space oleh Oscar Newman [2], Urban Social Space oleh  Mark La Gory dan John Pipkin [3], dan Collage City oleh Colin Rowe dan Fred Koetter [4]. Ia juga mendorong munculnya cara-cara pandang baru bernuansa populisme seperti Posmodernisme, seiring merebaknya wacana penghancuran Pruitt-Igoe yang disebut Charles Jencks sebagai tonggak kematian  Arsitektur Modern dan  International Style. Kisah-kisah tersebut juga memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam praktek desain, seperti perhatian terhadap aspek perilaku-lingkungan (enviroment behavior), serta perhatian pada dimensi sosial dan budaya dalam perancangan arsitektur, baik itu sebagai wujud pemenuhan kebutuhan fungsional, maupun sebagai pendekatan dan ideologi perancangan.

Pemitosan terjadi ketika himpunan kisah-kisah, seperti tersebut di atas, memuculkan anggapan-anggapan Pruitt-Igoe sebagai sebuah bentuk kesalahan arsitektur, si arsitek, dan Modernisme. Perhatian pada kemunculan budaya populis dan Posmodernisme menjadi isu yang bergaung lebih keras dibandingkan alasan-alasan nyata dari masalah Pruitt-Igoe. Dalam berbagai literatur arsitektur Pruitt-Igoe, arsitek, Modernisme dan arsitektur di pandang “pesakitan”. Arsitek disalahkan karena dianggap tidak mengindahkan aspek sosial budaya, perilaku masyarakat yang jamak. Permasalahan sosial-budaya seperti kriminalitas, dan kekerasan seksual yang mengiringi proyek rusun menjadi bukti kegagalan arsitektur. Hingga kinipun kisah Pruitt-Igoe ini menjadi inspirasi berbagai kritik arsitektur yang tak mengindahkan aspek sosial-kultural. Fakta banyaknya perempuan menjadi kepala keluarga di Pruitt-Igoe menjadi dasar beberapa argument mengenai ruang dan gender dalam desain arsitektural, juga isu-isu keadilan gender dalam pengadaan dan perancangan arsitektur.

Event 160601 ITB via Ipul
Pemutaran film dan diskusi di Arsitektur ITB. Foto: Achmad Syaiful.

Dengan pemutaran film ini setidaknya kita memang diajak untuk melihat dimensi-dimensi lain dari perancangan perumahan publik yang demikian kompleks, di mana  arsitek bukanlah pahlawan dan arsitektur bukanlah semata manifestasi fisik dari kreativitas seorang arsitek. Arsitektur merupakan cerminan dari sebuah sistem sosial-ekonomi-budaya yang sangat kompleks, di mana sang arsitek seringkali hanyalah perancang-pelaksana kebijakan yang kiprahnya lebih banyak dikendalikan oleh kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemukiman, yang dalam hal ini adalah Public Housing Authority (PHA) St. Louis. Kiprah sang arsitek juga secara langsung maupun tidak dibatasi oleh tradisi dan kebiasaan perancangan di masanya, seperti langgam International Style dan norma-norma CIAM. Dalam sebuah perdebatan dengan Christina Bauer (1952) di sebuah majalah, Minoru Yamasaki sempat menyatakan bahwa iapun meragukan apakah desain Pruitt-Igoe yang dibagun adalah solusi yang tepat. Yamasaki juga mengungkapkan bahwa ia dan timnya memiliki alternatif desain yang lebih baik (lebih heterogen, lebih megindahkan keragaman dan penekanan atas tema “livability in high-rise building”, dan lebih mengindahkan aspek keperilakuan masyarakat berlatar belakang etnis yang berbeda). Beberapa fitur desain, seperti skip-stop elevator atau perhentian tangga atau elevator di tiap dua lantai dan penyediaan fungsi bersama di galeri elevator dianggap sebagai inovasi. Namun pada akhirya PHA lah yang mejadi penentu akhir desain. Atas dasar alasan keterbatasan dana dan kepraktisan maka desain awal Yamasaki dan tim ditolak dan kemudian diganti degan desain yang lebih sederhana, murah, dan praktis. Masalah-masalah Pruitt-Igoe memang tak lepas dari kondisi internal yang berada di luar jangkauan arsitek, seperti sistem sewa dan kestabilan harga sewa, fakta bahwa mayoritas kepala rumah tingga adalah perempuan, serta dampak lanjut dari segregasi sosial.

Lebih jauh lagi, Pruitt-Igoe merupakan sebuah proyek permukiman yang dibangun di tengah kondisi transisional Amerika Serikat pasca Perang Dunia. Ia dibangun ketika AS tengah dihadapkan oleh kekurangan permukiman pasca perang (1949). Ia dibangun di area kota yang semula adalah distrik kumuh yang menjadi tidak nyaman dan memunculkan kebijakan slum clearance dan relokasi masyarakat distrik kumuh kota itu ke rusun yang dibangun; Pruitt-Igoe. Kebijakan slum clearance sendiri pada akhirnya lebih didorong oleh nilai ekonomi investasi lahan kota, ketimbang upaya merumahkan masyarakat secara layak. Ketika kebijakan Urban Renewal mulai diterapkan di pusat (1954) dan selesai, dinamika kehidupan kota berbalik kembali dari sub-urban ke pusat (1959). Lahan kota menjadi mahal dan akhirnya masyarakat kota lebih memilih untuk pindah ke sub-urban. Mereka lebih memilih tinggal di permukiman murah di pinggir kota ketimbang rumah publik yang disediakan kota. Sejak inilah Pruitt- Igoe mulai ditinggalkan penghuninya. Perubahan konteks sosial-politik-ekonomi yang demikian cepat merubah asumsi dasar dari pembangunan adalah indikasi turunnya kualitas permukiman di situ (Bristol, 1991). Dasar-dasar perancangan dan permukiman kian dipahami sebagai sebuah domain yang tidak stabil   karena kerentanannya terhadap diamika keuangan dan politik negara.

Pruitt-Igoe memang lahir dari gagasan-gagasan Modern yang pada dasarnya bersifat pro-rakyat dan cenderung berhaluan sosial. Namun pada praktek nyatanya ia juga dihadirkan lewat mekanisme pengadaan permukiman yang berprinsip supply-demand, berorientasi pada delivery-system yang bersifat teknis dan untuk keuntungan investasi. Akibatnya terjadilah banyak negosiasi pragmatis yang berdampak pada rendahnya kualitas produksi arsitekturnya, dan penyebab mudah rusaknya fasilitas sehingga membahayakan penghuninya. Krisi moneter juga kian menghambat pembangunan, sehingga Pruitt-Igoe sudah terlihat tidak terawat sejak tahun 1958.

AerialView_Pruitt-IgoeMyth_Credit-StatHistSocOfMO
Foto udara kompleks Pruitt-Igoe.

Setelah menyaksikan film Pruitt-Igoe jelas nampak adanya tiga persepsi, yaitu pribadi penghuni; pengamat dan kritisi; dan perancang. Aspek persepsi pengamat kiranya sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Melihat film tersebut, jelas bahwa bagi Penghuni tetaplah penghuni. Mereka adalah partisipan hidup yang menjadikan hunian -apa adanya- sebagai sarana hidup mereka. Tak semua penghuni menyesali, sebagian juga sangat menyukuri kehadiran Pruitt-Igoe. Beberapa juga melihatnya sebagai sebuah keajaiban yang patut disyukuri. Sikap ini mungkin tak jauh berbeda dengan masyarakat pengguna perumahan umum di sekeliling kita yang juga secara pasrah akan selalu terposisikan sebagai penerima fasilitas, yang harus dengan sendirinya beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang ada, sesulit apapun itu. Di akhir tayangan terdapat sekilas pemandangan ironis yang mungkin sengaja dibuat untuk “menggoda” penonton. Ketika Pruitt-Igoe sendiri pada awalnya dirancang sebagai upaya penggusuran kawasan kumuh (slum clearance), di menjelang akhir hidupnya, para penghuninyapun meninggalkan Pruitt-Igoe dan sebagian membangun permukiman kumuh lagi di sekitarnya.

Film yang disutradai oleh Chad Friederich ini memang pada dasarnya terinsipirasi oleh makalah Katherine Bristol [5] yang juga menjadi bacaan saya dalam menulis wacana ini. Ia lebih berdiri di balik peran arsitek, bagaimana adalah sebuah mitos bahwa Pruitt-Igoe dirancang atas dasar ketidak-pedulian arsitek pada manusia yang tinggal. Semangat sosialis Corbusier sudah dicoba-bawakan lewat gagasan utopis Yamasaki. Sayangnya gagasan tersebut pada akhirnya mengalami reduksi akibat ketatnya pembiayaan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berbicara secara institusional dari kaca mata penyedia nampaknya PHA Missouri menjadi pihak yang paling bertanggung-jawab atas kehadiran Pruitt-Igoe bagi masyarakat, di mana arsitek hanyalah satu motor dari delivery-system yang ada. Jelas, bahwa “arsitek bukan Tuhan”.  Ide-ide teknis yang berorientasi sosialis akhirnya menjadi percuma ketika harus dikelola dan dioperasikan dengan cara cara yang berorientasi pada kalkulasi fiskal dan keuntungan pemodal.

IconicImplosion_Pruitt-IgoeMyth_Credit-STL-Post-Dispatch
Foto implosi yang ikonik itu.

Seperti yang pula mengemuka pada film dan dikemukakan secara lebih jelas pada makalah Bristol adalah bahwa institusi penyedia perumahanpun tak-pelak harus berhadapan dengan dinamika sosial politik seperti krisis moneter, paradoks kebijakan urban renewal di area sub-urban yang menyebabkan Pruitt-Igoe kehilangan pangsanya, stigma sosial berbias gender dan ras, karena masyarakat miskin kebanyakan bukan berasal dari ras kulit putih. Dan yang paling penting adalah permasalahan akibat masalah keuangan seperti yang dikelola oleh PHA Missouri. Di sinilah kemampuan negara sebagai pemilik sumber daya, yang secara hukum dapat menjembatani dan menengahi penyedia permukiman dan pengguna, menjadi penting. Siapakah negara, ketika Pruitt-Igoe baru dibangun? Kemana negara setelah kompleks itu mengalami kemunduran yang pasti.

Pada akhirnya jelas permasalahan permukiman vertikal atau rusun Pruitt-Igoe merupakan cermin yang menunjukan kompleksitas dari masalah permukiman, yang perlu didekati secara holistik. Ada beberapa lapisan situasi yang tak dapat diabaikan, di mana konsep rancangan humanis, sosial dan berkelanjutan hanyalah satu lapis yang mempengaruhi dan akan terpengaruh oleh lapisan-lapisan lain. Pertama adalah lapisan penyelenggaraan negara sendiri yang sebetulnya harus mempunyai sebuah rancangan pembangunan yang menyeluruh dan meletakan semua posisi pada tempatnya, dan menentukan peran mereka. Siapa gerangan Public Housing Authority di sini? Apa fungsinya? Bagaimana relasinya dengan masyarakat dan negara? Siapakah dihadapan pemegang modal? Kedua adalah lapisan historis dari pembangunan dan kepranataannya itu sendiri yang perlu disadari untuk memahami beberapa tren, kebiasaan-kebiasaan yang mengakar baik secara komunal maupun institusional, lokal maupun global. Ketiga adalah lapisan dinamika kontestasi kekuasaan yang akan menentukan ke mana arah lalu lalangnya modal.

Sebagai artefak, kompleks permukiman seperti Pruitt-Igoe adalah karya arsitek. Sebagai sebuah fasilitas publik ia merupakan produk kebijakan dan politik yang lebih luas. Kebijakan seperti ini lebih merupakan keputusan sadar dari penyelenggara kebijakan dan negara daripada arsitek.  Selain aspek-aspek teknis, kegagalan desain mungkin bisa dipahami sebagai dampak historis dinamika kebijakan. “Arsitek bukanlah Tuhan”. Mitos “kematian Posmodernisme” sendiri tidak akan membantu penganutnya memahami lebih dari makna penghancuran Pruitt-Igoe, tanpa pengetahuan memadai tentang sistem-sistem penyelenggaraannya.

Terimakasih untuk Siska dan Usie, pak Eko Purwono, ibu Rionita Amir, para partisipan diskusi dan peserta lainnya yang gagasannya menjadi masukan bagi wacana ini.

Indah Widiastuti
Bandung, 3 Juni 2016

 

Referensi:

[1] Jencks, Charles (1977), The Language of Post-Modern Architecture, Academy Editions, London.

[2] Newman, Oscar (1973), Defensible Space; Crime Prevention through Urban Design, Collier Books, New York.

[3] La Gory, Mark & John Pipkin (1981), Urban Social Space, Wadsworth Pub. Co., Belmont.

[4] Rowe, Colin & Fred Koetter (1978), Collage City, MIT Press, Cambridge.

[5] Bristol, Katharine (1991), The Pruitt-Igoe Myth, Journal of Architectural Education (Association of Collegiate Schools of Architecture) 44 (3): University of Berkeley, p 163-171. [online]

Tambahan Referensi:

Kuelker, Michael (2013), The Pruitt-Igoe Myth, Review paper, WHATS UP magazine: St. Louis. [online]

McGillivray, Oletha & Ipek Turelli (2012), Housing Options After Pruitt-Igoe: Dispersal Policy & Scattered-Site Housing Projects. Department Of Architecture. Mcgill University. [online]

Posted on Tak ada komentar pada Mitos Pruitt-Igoe: Sejarah dan Latar Belakang

Mitos Pruitt-Igoe: Sejarah dan Latar Belakang

Artikel ini ditayangkan terkait dengan pemutaran berseri film dokumenter The Pruitt-Igoe Myth di Bandung, Yogyakarta, Solo, Makassar, Semarang, Depok, Jakarta, dan kota-kota lain sepanjang bulan Juni. Pemutaran film merupakan kerjasama antar komunitas akademik, lintas profesi, maupun masyarakat sipil bersama ASF-ID. Proses penerjemahan subtitle ke dalam Bahasa Indonesia dilaksanakan oleh para relawan. Apabila tertarik untuk menyelenggarakan pemutaran, sila hubungi kami.

 

Pruitt Igoe Collapse Series
Gambar 1 Penghancuran Rusun Pruitt-Igoe April 1972, penghancuran kedua juga disiarkan dalam siaran televisi nasional Amerika. (Wikimedia)

Pruitt-Igoe adalah kompleks rumah susun sewa di kota Saint Louis, Missouri, Amerika Serikat. Awalnya, ia dipuji-puji sebagai “oasis di tengah gurun” atau “penthouse si miskin”. Terletak di lahan seluas 23 hektar, Pruitt-Igoe memiliki 33 gedung masing-masing dengan 11 lantai. Selesai dibangun tahun 1956, mega-block ini memiliki 2,870 unit hunian.

Kompleks Pruitt-Igoe diperuntukkan bagi kelas-menengah dari ras kulit putih dan kulit hitam. Kedua ras disegregasi ke gedung-gedung berbeda. Dalam satu dekade pertama, Pruitt-Igoe menjadi rusun bobrok yang dihuni minoritas kulit hitam miskin. Sebelum dekade kedua terlampaui, Pruitt-Igoe mulai dihancurkan dan dibongkar. Kondisi fisik dan sosial begitu hancur sehingga pemerintah merasa tidak memiliki pilihan lain.

Pruitt-Igoe terkadang dihadirkan di ruang kelas Arsitektur sebagai simbol matinya arsitektur modernis.[1] Sungguh perlu menilik krisis perencanaan dan desain dalam konteks ini. Namun dibalik citra-citra ikonik Pruitt-Igoe, sebaiknya kita juga mencoba mempelajari konteks sosial, rasial dan ekonomi kota serta Perumahan Rakyat di Amerika.

Peraturan Perumahan Nasional Tahun 1949

Pada 15 Juli 1949, Presiden Truman menandatangani The 1949 Housing Act. Peraturan tersebut adalah Peraturan Perumahan pertama yang lengkap dan komprehensif di Amerika, mengatur perihal penyediaan rumah yang layak untuk setiap warga negara Amerika Serikat.[2] Klausul Kesejahteraan Umum Konstitusi Negara pun diusung:

bahwa pemerintah harus berperan dalam mengembangkan kesejahteraan umum, dengan mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya edukasi warga negara dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

Tujuan Peraturan 1949 adalah menyediakan “rumah dan lingkungan hunian yang layak dan pantas bagi setiap keluarga Amerika.” Salah satu dari enam bagian, khusus berjudul: “Title III – Low-Rent Public Housing” (Perumahan Rakyat dengan Sewa Rendah).  Dalam jangka waktu 6 tahun akan dibangun 810.000 unit hunian untuk keluarga berpenghasilan rendah.

Setelah tahun 1945, Amerika Serikat mengalami masa pasca Perang Dunia II. Sekitar 15 juta veteran perang kembali ke dalam negeri, membutuhkan hunian. Terdapat potensi pertumbuhan jumlah penduduk dan keluarga baru. Sedangkan 50% hunian di Amerika ditengarai oleh Sensus dalam kondisi tidak layak.[3] Salah satu kebijakan masa perang memang adalah pelarangan pembangunan rumah-rumah baru demi penghematan material nasional.

Pembangunan Perumahan Rakyat diharapkan akan menyediakan hunian bagi 3.5 juta warga Amerika dengan budget nasional sejumlah $308 juta/tahun. Peraturan 1949 juga memperluas peran lembaga pemerintah terkait kredit perumahan sektor privat yang sebelumnya hanya melayani kelas menengah ke atas.

Peraturan 1949 tidak serta merta mulus disahkan. Setahun sebelumnya, tudingan-tudingan politis tentang “peraturan sosialis” atau “paham sosialisme yang menyusup” dilemparkan berbagai pihak. Beberapa pihak opisisi antara lain anggota koalisi Partai Republikan yang berafiliasi dengan Banking Comittee (Komite Bank) serta U.S. Chamber of Commerce (Kamar Dagang Amerika).[4]

Perumahan Rakyat versus Urban Renewal

Pelaksanaan peraturan 1949 terus-menerus mengalami pembaharuan selama satu dekade. Dimulai dari periode presiden Eisenhower yang menyunat jumlah unit hunian terbangun. Tidak hanya itu, Eisenhower dengan Housing Act 1954 menekankan program urban renewal dibandingkan program lain.[5] Salah satu tujuan urban renewal adalah pengembangan ulang pusat-pusat kota menjadi menarik. Pusat kota yang menarik mendatangkan profit dan pajak yang cukup tinggi.

Lingkaran-lingkaran slum atau kawasan kumuh yang tumbuh mengelilingi pusat kota semakin dilihat sebagai lawan dari urban renewal. Bahkan di tahun 1956, dalam debat Undang-Undang diusulkan bahwa kota harus memiliki program kongkret pembersihan kawasan kumuh (slum clearance) sebelum bisa mengakses dana subsidi perumahan rakyat yang tidak seberapa.[6] Amandemen tersebut tidak diterima.

Di sisi lain, Peraturan 1949 memang menyediakan pendanaan dari pusat untuk pelaksanaan akuisisi kawasan kumuh. Pemerintah negara bagian melengkapi dana pemerintah pusat yang menanggung dua pertiga dari anggaran akuisisi lahan. Proses tersebut disebut proses eminent domain.

Urban Sprawl di Rio Rancho, New Mexico, Amerika Serikat (Bradly Salazar)

Urban renewal terkait erat dengan urban sprawl. Sprawl di Amerika disebut juga the flight-from-blight atau eksodus kelas menengah yang mampu membeli rumah di area suburban – meninggalkan pusat kota yang mulai menua, kumuh, dan penuh kriminalitas. Meningkatnya kekayaan menyebabkan gaya hidup berkendaraan pribadi turut meningkat.[7] Membeli rumah di pinggir kota menjadi pilihan terjangkau bagi kelas menengah dibandingkan tetap menyewa hunian di dalam kota. Kota-kota satelit yang dibangun sektor privat pada waktu itu dirancang untuk keluarga kelas menengah kulit putih.

Suburbanisasi eksesif tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:

…pola penggunaan lahan di wilayah perkotaan yang menunjukkan rendahnya tingkat: kepadatan, kontinuitas, konsentrasi, clustering, keterpusatan, nuclearity, mixed-use, dan proximity.[8]

Di pusat kota, urban renewal mencoba merevitalisasi apa yang ditinggalkan oleh penghuninya. Dengan eminent domain, pemerintah dapat merelokasi warga yang dianggap kumuh dan mengakuisisi lahan dengan membelinya. Salah satu eksekusi eminent domain, yaitu pembelian lahan, bahkan tidak selalu memerlukan persetujuan dari sang pemilik atau penghuni lahan.

Namun, urban renewal hampir tidak memberi tempat untuk pembangunan kembali in-situ perumahan terjangkau bagi warga yang digusur. Lahan yang dibersihkan diberikan kepada pengembang yang akan membangun perumahan mewah untuk warga kelas atas, zona ruang terbuka, atau bentuk-bentuk commercial-enterprise yang meningkatkan nilai real-estate.

Presiden Johnson di tahun 1965 dan 1966, menggulirkan dana yang besar di masa itu yaitu $2.9 milyar untuk pelaksanaan urban renewal dan relokasi ras minoritas dari kawasan kumuh.[9]

Mitos Pruitt-Igoe

Berbagai badan simpan-pinjam yang didukung Peraturan 1949, turut membantu tumbuh suburnya perumahan – termasuk perumahan-perumahan sprawl di area suburban-rural. Perumahan Rakyat, ironisnya digadang oleh Peraturan yang sama, kandas di tengah jalan setelah mengalami dinamika yang melelahkan. Terutama berturut-turut di pemerintahan Presiden Reagan dan Bush (1981-1993), Perumahan Rakyat tidak menemui nasib yang baik.

Warga minoritas yang terkena dampak urban renewal sering menyebut dalih itu sebagai ‘Negro removal’. Sebuah mekanisme yang didukung pemerintah untuk merelokasi warga minoritas miskin dan memberikan lahan untuk pengembangan yang memperbesar jurang segregasi ras dan kelas. Relokasi membuat warga minoritas kulit hitam, untuk pertama kali, tinggal jauh dari pusat pekerjaan di kota. Di sisi lain kondisi ekonomi kota pun tidak mengalami peningkatan karena kepergian kelas menengah.

Hancurnya Pruitt-Igoe (The Pruitt-Igoe Myth, 2011)

Pruitt-Igoe dianggap oleh penghuni-penghuni perdananya sebagai penthouse untuk si miskin. Hunian modern dengan fasilitas listrik dan air ledeng itu sangat berbeda dari rumah petak yang dahulu mereka huni. Beberapa bekas penghuni membagikan kesan dan cerita mereka dalam film dokumenter The Pruitt-Igoe Myth (2011). Hingga di akhir tahun 1960-an, Pruitt-Igoe mendapat reputasi buruk sampai ke dunia internasional untuk kemiskinan, kriminalitas, dan segregasinya.[10]

Salah satu permasalahan yang disorot dalam dokumenter The Pruitt-Igoe Myth adalah kerusakan bangunan. Rusun yang diharapkan penuh ternyata kosong di dekade 60-an. Terpeliharanya bangunan modern yang masif dan rumit oleh petugas amat bergantung pada pembayaran sewa. Sistem yang sangat bergantung pada uang sewa itu menjadi satu faktor memberatkan bagi penghuni minoritas miskin. Sebelum kehancurannya, organisasi penyewa berkali-kali melakukan protes dan demo untuk masalah pengelolaan, perbaikan dan pengurangan biaya sewa.

Penghuni sempat mendapatkan penurunan biaya sewa. Namun akhirnya, pembiaran yang menahun membuat bangunan-bangunan itu hancur. Jalur pipa, jendela, dan sistem persampahan rusak parah. Kehancuran fisik bangunan seakan menandai pungkasnya kehancuran Pruitt-Igoe. Pruitt-Igoe, bagi beberapa orang, sudah menghancurkan diri dari dalam sebelum akhirnya diledakkan dengan dinamit.

Pada 16 Maret 1972, penghancuran pertama bangunan di Pruitt-Igoe disiarkan di televisi nasional. Satu bulan kemudian, penghancuran kedua juga disiarkan. Foto ikonik penghancuran sangat berpengaruh di berbagai bidang – dari perencanaan kebijakan hingga arsitektur. Sejarah panjang Perumahan Rakyat dan berubahnya kota Amerika turut tergambar di situ.

1956, St. Louis, Missouri, USA — 1956 aerial view of the massive Pruitt-Igoe housing project in St. Louis. Minoru Yamasaki, architect. — © Bettmann/CORBIS

Dalam ikatan keprofesian arsitek Amerika pun muncul kritik terhadap Pruitt-Igoe.[11] Di masa kini, mudah bagi beberapa praktisi dan akademisi untuk melihat bahwa Pruitt-Igoe tidak mengindahkan faktor skala dan keberagaman fungsi (mixed-use). Penyeragaman bentuk dari rancangan awal telah dilakukan demi mengurangi anggaran. Skala pembangunan dianggap tidak sesuai dengan bentuk kota (lihat Gambar 4). Kolaborasi multidispliner antara pembuat kebijakan dengan semua profesi terkait pembangunan sangat mendesak dibutuhkan.

Banyak kritik lain tersirat maupun terucap dalam film The Pruitt-Igoe Myth. Bangunan modern dan high-maintenance tersebut ternyata tidak bisa bertahan. Terdapat masalah pengunaan, pembiaran dan kurangnya dana dari biaya sewa maupun anggaran pemerintah. Program rusun tidak responsif maupun partisipatif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial-ekonomi penghuni. Lingkungan penuh teror dan ketakutan, terbentuk dalam waktu satu dekade saja, menciptakan kondisi yang tidak berkelanjutan.

Pola perubahan kota terkait dengan banyak faktor. Dalam konteks Peraturan 1949 dan kasus Pruitt-Igoe di Amerika, terlihat jelas bahwa penyediaan fisik perumahan saja tidak cukup mengatasi permasalahan perkotaan. Walau penyediaan diawali dengan niat baik, banyak dinamika politik dan ekonomi terjadi.

Kesejahteraan umum dan keadilan sosial nisbi di hadapan kebutuhan industri. Minoritas yang miskin ekonomi maupun hak partisipasi terus tersingkir dalam perubahan kota; perubahan sosial, ekonomi, maupun bentuk fisiknya. Setengah abad kemudian, asap dan debu Pruitt-Igoe seakan masih menghantui Amerika.

Kota akan terus berubah. Dalam perubahan kota-kota di masa global ini, menilik sejarah dan pola yang pernah terjadi adalah kebutuhan imperatif. Kota akan berubah, tetapi dalam cara yang berbeda dari sebelumnya. Ketika kelak kota berubah, ingatlah lagi Pruitt-Igoe (The Pruitt-Igoe Myth, 2011).

[1] Moore, Rowan. Pruitt-Igoe: death of American urban dream. 26 Feb, 2012. http://www.theguardian.com/artanddesign/2012/feb/26/pruitt-igoe-myth-film-review diakses 20 Mei 2016

[2] Freeman, Richard. (1996) The 1949 Housing Act versus ‘urban renewal’ dalam EIR Vol. 23, N0. 50, 13 Desember 1996, hlm 27-29.

[3] Ibid, hlm 27

[4] Ibid, hlm 28

[5] Ibid, hlm 28

[6] Ibid, hlm 28

[7] Miller, Mark. What Causes Sprawl? 2 Oktober 2003. http://www.ncpa.org/pub/ba459 diakses 20 Mei 2016

[8] Galster et al (2001). “Wrestling Sprawl to the Ground: Defining and Measuring an Elusive Concept.” dari Wassmer (2005) Causes of Urban Sprawl (Decentralization) in the United States.

[9] Freeman, Richard (1996), hlm 29.

[10] Wikipedia. Pruitt-Igoe. https://en.wikipedia.org/wiki/Pruitt–Igoe. Diakses 20 Mei 2016.

[11] Cendón, Sara Fernández. Pruitt-Igoe 40 Years Later dalam American Institute of Architects Newsletter, 3 Februari 2012. http://www.aia.org/practicing/AIAB092656. Diakses 20 Mei 2016.

Lampiran 1: The 1949 Housing Act (diterjemahkan dari https://en.wikipedia.org)

The American Housing Act of 1949 penting dalam tonggak sejarah perumahan Amerika; mengatur kewenangan pemerintah pusat dalam penjaminan dan penerbitan kredit rumah serta pembangunan Perumahan Rakyat yang terjangkau.

Bagian-bagian utama Peraturan Perumahan 1949:

  • Title I: pembiayaan pusat program pembersihan wilayah kumuh terkait program pembaharuan perkotaan (urban renewal),
  • Title II: meningkatkan kewenangan penjaminan kredit perumahan oleh Federal Housing Administration (FHA),
  • Title III: anggaran pusat untuk membangun lebih dari 800,000 unit Perumahan Rakyat (Low-Rent Public Housing),
  • Membiayai riset terkait perumahan dan teknik-tekniknya,
  • Memberi ijin pada FHA untuk menyelenggarakan pembiayaan (financing) untuk hunian area rural.

Pembuatan Peraturan

Presiden Truman menyatakan bahwa, “Lima juta keluarga tinggal di kawasan kumuh rentan bencana kebakaran. Tiga juta keluarga masih berbagi rumah tinggal dengan yang lain.” Berikut statemen kebijakan Truman:

Kebutuhan perumahan semakin kritis. Kongres harus segera melaksanakan peraturan mencakup Perumahan Rakyat bersewa rendah, slum clearance, perumahan di area rural, dan riset perumahan yang sudah saya rekomendasikan. Jumlah unit Perumahan Rakyat tersebut harus melampaui angka 1 juta unit dalam waktu 7 tahun. Bahkan angka tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan yang sebenarnya.

Kebanyakan kebutuhan hunian harus dibangun oleh pihak swasta tanpa subsidi negara. Namun jika jumlah unit sewa terlalu sedikit dibanding hunian milik dengan harga tinggi, industri perumahan pun menjadi tidak terjangkau oleh pasar. Maka biaya pembangunan harus rendah.

Pemerintah sedang mempengaruhi segala segmen industri pembangunan untuk fokus pada produksi hunian yang terjangkau. Peraturan yang diperlukan untuk hunian terjangkau akan segera dibuat.

Material yang kurang tersedia di pasaran harus dialokasikan dan diberi batasan harga, agar hunian keluarga dapat dijangkau dengan harga para kelas pekerja (wage earners).

Warisan Peraturan 1949

Peraturan ’49 penting dalam mengalokasikan sumber daya anggaran pusat yang sangat besar dalam membentuk kota-kota Amerika pasca-perang. Jumlah warga pemilik rumah semakin banyak karena akomodasi peraturan tersebut. Perumahan rakyat berbentuk rumah susun yang disebut public housing projects menjadi satu ciri khas kota-kota Amerika.

Hasilnya beragam, terutama terkait program Perumahan Rakyat dan Urban Renewal. Target awal 800,000 unit tidak tercapai di periode-periode Presiden selanjutnya. Bahkan di New York, tercatat untuk program urban redevelopment Lincoln Center, lebih banyak unit hunian yang dihancurkan daripada yang dibangun ulang di lahan yang sama.

Permasalahan lain selain korupsi adalah perencanaan yang buruk terkait keadilan dan kesetaraan sosial. Program urban renewal mendiskriminasi warga minoritas. Banyak kawasan kumuh yang dibongkar lalu diganti menjadi hunian yang tidak terjangkau atau bangunan non-hunian yang tidak mengakomodasi warga asli. Para kritik menyinonimkan “urban renewal” dengan frase “Negro removal.”

Pada tahun 1953-1986, pemerintah pusat menghabiskan dana sebanyak $13.5 milyar untuk program urban redevelopment dan slum clearance.

Lampiran 2: Trailer

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=g7RwwkNzF68&&w=320[/youtube]