Artikel berikut merupakan catatan pasca pemutaran dan diskusi publik film dokumenter “The Pruitt-Igoe Myth” (2012) di Prodi Arsitektur – Institut Teknologi Bandung pada hari Rabu, 1 Juni 2016.
Mitos dipahami secara umum sebagai Cerita-cerita yang beredar dalam masyarakat yang menjelaskan bagaimana sebuah kehidupan dan cara pandang atau bagaimana suatu kebiasaan dimulai. Kisah paling populer yang berkaitan dengan proyek Pruitt-Igoe adalah kisah tentang kegagalan desain permukiman yang digadang-gadang sebagai wujud prestasi Modernisme. Kisah kegagalan ini menjadi monumental karena di awal pembagunanya Pruitt-Igoe justru dijadikan model perwujudan ide-ide progresif dari norma-norma desain menurut Kongres Arsitektur Modern Dunia (CIAM) di tahun 1951. Kisah Pruitt-Igoe ini juga kian monumental karena diliput banyak media intelektual dan internasional dengan berbagai penilaian. Di awal berdirinya, Architectural Forum (1951) dan Architectural Review (1956) menyajikan Pruitt-Igoe sebagai sebuah bentuk desain yang inovatif. Menjelang kejatuhanya Pruitt-Igoe mulai dibicarkan sebagai sebentuk kegagalan perancangan. Pruitt-Igoe menjadi contoh dari sebuah karya arsitektur yang tidak mengindahkan dimensi sosial budaya, sebuah lingkungan yang tak mampu menaungi penghuninya, sebuah kesalahan pemrograman arsitektur. Dalam sebuah terbitan, ia bahkan disebut sebagai sebuah “kasus kesalahan historis” (Architectural Forum, 1965).
Dari kisah-kisah arsitektural tersebut lahirlah berbagai bentuk persepsi, kesadaran, dan apresiasi terhadap dimensi sosial dan perilaku dalam berarsitektur. Dengan norma desain yang diakui oleh CIAM, Pruitt-Igoe di subuh usianya merupakan bukti keberhasilan International Style yang terkenal dengan orientasinya pada proyek perumahan masal dan industrial yang gagasanya banyak dikembangkan oleh Le Corbusier. Di akhir hayatnya, peruntuhan Pruitt-Igoe dijadikan tanda kematian Modernisme dan lahirnya Post-Modernisme seperti diungkap oleh Charles Jencks, “the day Modern architecture died.“[1] Permasalahan yang muncul di seputar Pruitt-Igoe pada gilirannya menyadarkan orientasi sosial, budaya dan perilaku dalam pengetahuan, kebijakan dan paradigma arsitektur, dan permukiman. Setidaknya tiga buku lahir, seperti Defensible Space oleh Oscar Newman [2], Urban Social Space oleh Mark La Gory dan John Pipkin [3], dan Collage City oleh Colin Rowe dan Fred Koetter [4]. Ia juga mendorong munculnya cara-cara pandang baru bernuansa populisme seperti Posmodernisme, seiring merebaknya wacana penghancuran Pruitt-Igoe yang disebut Charles Jencks sebagai tonggak kematian Arsitektur Modern dan International Style. Kisah-kisah tersebut juga memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam praktek desain, seperti perhatian terhadap aspek perilaku-lingkungan (enviroment behavior), serta perhatian pada dimensi sosial dan budaya dalam perancangan arsitektur, baik itu sebagai wujud pemenuhan kebutuhan fungsional, maupun sebagai pendekatan dan ideologi perancangan.
Pemitosan terjadi ketika himpunan kisah-kisah, seperti tersebut di atas, memuculkan anggapan-anggapan Pruitt-Igoe sebagai sebuah bentuk kesalahan arsitektur, si arsitek, dan Modernisme. Perhatian pada kemunculan budaya populis dan Posmodernisme menjadi isu yang bergaung lebih keras dibandingkan alasan-alasan nyata dari masalah Pruitt-Igoe. Dalam berbagai literatur arsitektur Pruitt-Igoe, arsitek, Modernisme dan arsitektur di pandang “pesakitan”. Arsitek disalahkan karena dianggap tidak mengindahkan aspek sosial budaya, perilaku masyarakat yang jamak. Permasalahan sosial-budaya seperti kriminalitas, dan kekerasan seksual yang mengiringi proyek rusun menjadi bukti kegagalan arsitektur. Hingga kinipun kisah Pruitt-Igoe ini menjadi inspirasi berbagai kritik arsitektur yang tak mengindahkan aspek sosial-kultural. Fakta banyaknya perempuan menjadi kepala keluarga di Pruitt-Igoe menjadi dasar beberapa argument mengenai ruang dan gender dalam desain arsitektural, juga isu-isu keadilan gender dalam pengadaan dan perancangan arsitektur.
Dengan pemutaran film ini setidaknya kita memang diajak untuk melihat dimensi-dimensi lain dari perancangan perumahan publik yang demikian kompleks, di mana arsitek bukanlah pahlawan dan arsitektur bukanlah semata manifestasi fisik dari kreativitas seorang arsitek. Arsitektur merupakan cerminan dari sebuah sistem sosial-ekonomi-budaya yang sangat kompleks, di mana sang arsitek seringkali hanyalah perancang-pelaksana kebijakan yang kiprahnya lebih banyak dikendalikan oleh kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemukiman, yang dalam hal ini adalah Public Housing Authority (PHA) St. Louis. Kiprah sang arsitek juga secara langsung maupun tidak dibatasi oleh tradisi dan kebiasaan perancangan di masanya, seperti langgam International Style dan norma-norma CIAM. Dalam sebuah perdebatan dengan Christina Bauer (1952) di sebuah majalah, Minoru Yamasaki sempat menyatakan bahwa iapun meragukan apakah desain Pruitt-Igoe yang dibagun adalah solusi yang tepat. Yamasaki juga mengungkapkan bahwa ia dan timnya memiliki alternatif desain yang lebih baik (lebih heterogen, lebih megindahkan keragaman dan penekanan atas tema “livability in high-rise building”, dan lebih mengindahkan aspek keperilakuan masyarakat berlatar belakang etnis yang berbeda). Beberapa fitur desain, seperti skip-stop elevator atau perhentian tangga atau elevator di tiap dua lantai dan penyediaan fungsi bersama di galeri elevator dianggap sebagai inovasi. Namun pada akhirya PHA lah yang mejadi penentu akhir desain. Atas dasar alasan keterbatasan dana dan kepraktisan maka desain awal Yamasaki dan tim ditolak dan kemudian diganti degan desain yang lebih sederhana, murah, dan praktis. Masalah-masalah Pruitt-Igoe memang tak lepas dari kondisi internal yang berada di luar jangkauan arsitek, seperti sistem sewa dan kestabilan harga sewa, fakta bahwa mayoritas kepala rumah tingga adalah perempuan, serta dampak lanjut dari segregasi sosial.
Lebih jauh lagi, Pruitt-Igoe merupakan sebuah proyek permukiman yang dibangun di tengah kondisi transisional Amerika Serikat pasca Perang Dunia. Ia dibangun ketika AS tengah dihadapkan oleh kekurangan permukiman pasca perang (1949). Ia dibangun di area kota yang semula adalah distrik kumuh yang menjadi tidak nyaman dan memunculkan kebijakan slum clearance dan relokasi masyarakat distrik kumuh kota itu ke rusun yang dibangun; Pruitt-Igoe. Kebijakan slum clearance sendiri pada akhirnya lebih didorong oleh nilai ekonomi investasi lahan kota, ketimbang upaya merumahkan masyarakat secara layak. Ketika kebijakan Urban Renewal mulai diterapkan di pusat (1954) dan selesai, dinamika kehidupan kota berbalik kembali dari sub-urban ke pusat (1959). Lahan kota menjadi mahal dan akhirnya masyarakat kota lebih memilih untuk pindah ke sub-urban. Mereka lebih memilih tinggal di permukiman murah di pinggir kota ketimbang rumah publik yang disediakan kota. Sejak inilah Pruitt- Igoe mulai ditinggalkan penghuninya. Perubahan konteks sosial-politik-ekonomi yang demikian cepat merubah asumsi dasar dari pembangunan adalah indikasi turunnya kualitas permukiman di situ (Bristol, 1991). Dasar-dasar perancangan dan permukiman kian dipahami sebagai sebuah domain yang tidak stabil karena kerentanannya terhadap diamika keuangan dan politik negara.
Pruitt-Igoe memang lahir dari gagasan-gagasan Modern yang pada dasarnya bersifat pro-rakyat dan cenderung berhaluan sosial. Namun pada praktek nyatanya ia juga dihadirkan lewat mekanisme pengadaan permukiman yang berprinsip supply-demand, berorientasi pada delivery-system yang bersifat teknis dan untuk keuntungan investasi. Akibatnya terjadilah banyak negosiasi pragmatis yang berdampak pada rendahnya kualitas produksi arsitekturnya, dan penyebab mudah rusaknya fasilitas sehingga membahayakan penghuninya. Krisi moneter juga kian menghambat pembangunan, sehingga Pruitt-Igoe sudah terlihat tidak terawat sejak tahun 1958.
Setelah menyaksikan film Pruitt-Igoe jelas nampak adanya tiga persepsi, yaitu pribadi penghuni; pengamat dan kritisi; dan perancang. Aspek persepsi pengamat kiranya sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Melihat film tersebut, jelas bahwa bagi Penghuni tetaplah penghuni. Mereka adalah partisipan hidup yang menjadikan hunian -apa adanya- sebagai sarana hidup mereka. Tak semua penghuni menyesali, sebagian juga sangat menyukuri kehadiran Pruitt-Igoe. Beberapa juga melihatnya sebagai sebuah keajaiban yang patut disyukuri. Sikap ini mungkin tak jauh berbeda dengan masyarakat pengguna perumahan umum di sekeliling kita yang juga secara pasrah akan selalu terposisikan sebagai penerima fasilitas, yang harus dengan sendirinya beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang ada, sesulit apapun itu. Di akhir tayangan terdapat sekilas pemandangan ironis yang mungkin sengaja dibuat untuk “menggoda” penonton. Ketika Pruitt-Igoe sendiri pada awalnya dirancang sebagai upaya penggusuran kawasan kumuh (slum clearance), di menjelang akhir hidupnya, para penghuninyapun meninggalkan Pruitt-Igoe dan sebagian membangun permukiman kumuh lagi di sekitarnya.
Film yang disutradai oleh Chad Friederich ini memang pada dasarnya terinsipirasi oleh makalah Katherine Bristol [5] yang juga menjadi bacaan saya dalam menulis wacana ini. Ia lebih berdiri di balik peran arsitek, bagaimana adalah sebuah mitos bahwa Pruitt-Igoe dirancang atas dasar ketidak-pedulian arsitek pada manusia yang tinggal. Semangat sosialis Corbusier sudah dicoba-bawakan lewat gagasan utopis Yamasaki. Sayangnya gagasan tersebut pada akhirnya mengalami reduksi akibat ketatnya pembiayaan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berbicara secara institusional dari kaca mata penyedia nampaknya PHA Missouri menjadi pihak yang paling bertanggung-jawab atas kehadiran Pruitt-Igoe bagi masyarakat, di mana arsitek hanyalah satu motor dari delivery-system yang ada. Jelas, bahwa “arsitek bukan Tuhan”. Ide-ide teknis yang berorientasi sosialis akhirnya menjadi percuma ketika harus dikelola dan dioperasikan dengan cara cara yang berorientasi pada kalkulasi fiskal dan keuntungan pemodal.
Seperti yang pula mengemuka pada film dan dikemukakan secara lebih jelas pada makalah Bristol adalah bahwa institusi penyedia perumahanpun tak-pelak harus berhadapan dengan dinamika sosial politik seperti krisis moneter, paradoks kebijakan urban renewal di area sub-urban yang menyebabkan Pruitt-Igoe kehilangan pangsanya, stigma sosial berbias gender dan ras, karena masyarakat miskin kebanyakan bukan berasal dari ras kulit putih. Dan yang paling penting adalah permasalahan akibat masalah keuangan seperti yang dikelola oleh PHA Missouri. Di sinilah kemampuan negara sebagai pemilik sumber daya, yang secara hukum dapat menjembatani dan menengahi penyedia permukiman dan pengguna, menjadi penting. Siapakah negara, ketika Pruitt-Igoe baru dibangun? Kemana negara setelah kompleks itu mengalami kemunduran yang pasti.
Pada akhirnya jelas permasalahan permukiman vertikal atau rusun Pruitt-Igoe merupakan cermin yang menunjukan kompleksitas dari masalah permukiman, yang perlu didekati secara holistik. Ada beberapa lapisan situasi yang tak dapat diabaikan, di mana konsep rancangan humanis, sosial dan berkelanjutan hanyalah satu lapis yang mempengaruhi dan akan terpengaruh oleh lapisan-lapisan lain. Pertama adalah lapisan penyelenggaraan negara sendiri yang sebetulnya harus mempunyai sebuah rancangan pembangunan yang menyeluruh dan meletakan semua posisi pada tempatnya, dan menentukan peran mereka. Siapa gerangan Public Housing Authority di sini? Apa fungsinya? Bagaimana relasinya dengan masyarakat dan negara? Siapakah dihadapan pemegang modal? Kedua adalah lapisan historis dari pembangunan dan kepranataannya itu sendiri yang perlu disadari untuk memahami beberapa tren, kebiasaan-kebiasaan yang mengakar baik secara komunal maupun institusional, lokal maupun global. Ketiga adalah lapisan dinamika kontestasi kekuasaan yang akan menentukan ke mana arah lalu lalangnya modal.
Sebagai artefak, kompleks permukiman seperti Pruitt-Igoe adalah karya arsitek. Sebagai sebuah fasilitas publik ia merupakan produk kebijakan dan politik yang lebih luas. Kebijakan seperti ini lebih merupakan keputusan sadar dari penyelenggara kebijakan dan negara daripada arsitek. Selain aspek-aspek teknis, kegagalan desain mungkin bisa dipahami sebagai dampak historis dinamika kebijakan. “Arsitek bukanlah Tuhan”. Mitos “kematian Posmodernisme” sendiri tidak akan membantu penganutnya memahami lebih dari makna penghancuran Pruitt-Igoe, tanpa pengetahuan memadai tentang sistem-sistem penyelenggaraannya.
Terimakasih untuk Siska dan Usie, pak Eko Purwono, ibu Rionita Amir, para partisipan diskusi dan peserta lainnya yang gagasannya menjadi masukan bagi wacana ini.
Indah Widiastuti
Bandung, 3 Juni 2016
Referensi:
[1] Jencks, Charles (1977), The Language of Post-Modern Architecture, Academy Editions, London.
[2] Newman, Oscar (1973), Defensible Space; Crime Prevention through Urban Design, Collier Books, New York.
[3] La Gory, Mark & John Pipkin (1981), Urban Social Space, Wadsworth Pub. Co., Belmont.
[4] Rowe, Colin & Fred Koetter (1978), Collage City, MIT Press, Cambridge.
[5] Bristol, Katharine (1991), The Pruitt-Igoe Myth, Journal of Architectural Education (Association of Collegiate Schools of Architecture) 44 (3): University of Berkeley, p 163-171. [online]
Tambahan Referensi:
Kuelker, Michael (2013), The Pruitt-Igoe Myth, Review paper, WHATS UP magazine: St. Louis. [online]
McGillivray, Oletha & Ipek Turelli (2012), Housing Options After Pruitt-Igoe: Dispersal Policy & Scattered-Site Housing Projects. Department Of Architecture. Mcgill University. [online]
Leave a comment