Posted on Tak ada komentar pada Hantu Pruitt-Igoe

Hantu Pruitt-Igoe

13442585_1101202443272463_2399605059224162015_o

Artikel berikut merupakan catatan pasca pemutaran dan diskusi publik film dokumenter “The Pruitt-Igoe Myth” (2012) di Kafe Pustaka – Universitas Negeri Malang (13/6) bersama Prof. Djoko Saryono M.Pd, Dr. Mundi Rahayu M.Hum, dengan moderator Robbani Amal Romis. Pemutaran diselenggarakan atas kerjasama Rumah Inspirasi Malang, Save Hutan Kota Malabar, Kreativa, IUPS, Kafe Pustaka – UM, Selamat Pagi Creative, dan ASF-ID.

 

Terus terang, ketika persoalan relokasi warga kembali marak dibicarakan orang, saya termasuk orang yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Mengacu pada ingatan masa kuliah tentang Pruitt-Igoe di Amerika, saya merasa bahwa relokasi kaum miskin kota ke apartemen adalah solusi instan — bahkan bukan solusi sama sekali — untuk permasalahan perumahan di kota-kota besar. Herannya, jarang sekali saya menemukan teman-teman arsitek saya — di media sosial — yang saya tahu juga menentang hal itu, yang membangun argumennya berdasarkan kasus Pruitt-Igoe atau Kali Code-Romo Mangun sebagai lawannya.

Buat arsitek seperti saya, apa yang terjadi di Pruitt-Igoe menyedihkan sekaligus membingungkan. Dia menyedihkan karena, menurut saya, itu adalah tragedi arsitektur terburuk kedua setelah runtuhnya Menara Babel. Keduanya sama-sama mewakili ambisi besar manusia, satu ingin jadi pencakar langit pertama, satu lagi ingin jadi kompleks apartemen terbesar — dan dua-duanya gagal. Dan dia membingungkan karena Pruitt-Igoe di masanya dipuji-puji setinggi langit. Setelah menonton film ini, saya baru menyadari kalau kasus ini begitu kompleks.

Dia bisa dibingkai dalam tiga pertanyaan yang sama pentingnya. Satu, apakah dia adalah contoh dari kegagalan arsitek dan arsitektur? Dua, apakah dia adalah kesalahan pemerintah kota dalam mengambil kebijakan publik? Dan tiga, apakah dia justru menunjukkan bahwa ada yang salah dalam masyarakat kita, bagaimana ketika orang dikumpulkan dalam jumlah yang begitu besar — 2870 unit apartemen — efeknya ternyata bisa begitu merusak?

Namun karena saya arsitek, maka saya cuma akan membicarakan yang pertama saja.

Yang sering dibicarakan orang ketika mencari sumber kegagalan Pruitt-Igoe dari sudut pandang arsitektur — yang sayangnya tidak diperlihatkan di film — adalah sistem sirkulasinya. Pruitt-Igoe menggunakan sistem transportasi vertikal yang disebut skip stop elevator, artinya lift di unit bangunan itu tidak berhenti di setiap lantai. Dari 11 lantai di setiap unit superblok itu, lift-nya hanya akan berhenti di lantai 1, 4, 7, dan 10. Ini seperti halte-halte dalam sistem transportasi biasa saja sebenarnya, hanya saja dia vertikal. Tujuannya sederhana: supaya orang tetap punya waktu untuk bertemu dengan orang lain, untuk menjadi manusia yang tidak individualis, saling berbagi, minimal berbagi ruang di tangga dan di lantai-lantai jangkar itu. Dan sebagaimana dimaksudkan, lantai-lantai jangkar tempat pintu lift itu akan membuka adalah lantai yang difungsikan sebagai ruang komunal, laundry, dan shaft sampah.

Sayangnya, pada perkembangan selanjutnya, justru di lantai-lantai bersama inilah sering terjadi kejahatan; mulai dari perampokan, pemerkosaan, sampai peredaran narkoba. Di film tadi ditunjukkan bagaimana lampu-lampu dirusak, sampah — karena juga tidak cepat ditangani pengelola gedung — dibakar di sana, alih-alih dibuang lewat shaft­-nya, membuat lantai itu dipenuhi asap, membuat pandangan semakin buruk, dan, “Bum!” Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan.

Lalu semua menjadi semakin buruk, terutama di masalah pemeliharaan –seperti ditunjukkan di film — pipa-pipa bocor, pemanas ruangan tidak berfungsi di musim dingin, dan lain-lain termasuk tingginya angka kriminalitas. Kita bisa lihat bagaimana polisi pun enggan masuk ke kawasan itu karena dilempari bahkan ditembaki dari atas. Bayangkan saja 33 bangunan 11 lantai dalam satu lokasi, cuma Maddog atau Robocop saja yang berani masuk ke sana. Dan akhirnya, seperti yang sudah dikutip Robbani, Charles Jencks berkata, “Arsitektur modern sudah mati di St. Louis pada tanggal 15 Juli 1972 sekitar jam 3.30.” Mengacu pada tanggal mulai diledakkannya kompleks superblok Pruitt-Igoe.

 

Catatan-catatan diskusi

Tahun 1947 usulan lain yang berbasis partisipasi warga pernah diusulkan namun ditolak oleh pemerintah kota, namanya Carr Village. Di dalam usulan itu termasuk memperbaiki rumah warga, membangun beberapa blok 2-3 lantai, dan sebuah ruang terbuka publik. Sayang usulan ini tidak pernah diwujudkan (ini sekaligus mengoreksi kekeliruan saya yang menyebut bahwa ketika Pruitt-Igoe mulai ditinggalkan, kawasan ini tetap dihuni, dan penuh).

Pruitt-Igoe bukan satu-satunya superblok yang dibangun untuk menyelesaikan masalah ketersediaan perumahan, tapi — sepanjang yang saya tahu— dia adalah satu-satunya komplek apartemen yang gagal secara fungsional. Namun karena skala kegagalannya yang begitu mengerikan, bahkan arsiteknya, Minoru Yamasaki, pernah menyebut bahwa “Saya tidak pernah mengira kalau manusia bisa begitu merusak.”— kompleks hunian lain seolah-olah menanggung dosa yang sama. Superblok ini sempat menjadi tren solusi untuk masalah perumahan di kota-kota besar. Di Berlin dibangun Horseshoes Estate 1925, Unite d’Habitation di Marseille 1952, bahkan di Fujian, Cina, ada bangunan yang disebut Fujian Tulou yang sudah dibangun dan dihuni sejak tahun 1300-an. Bahkan arsitek yang sama, di kota yang sama, juga membangun apartemen Cochran Garden –walaupun tidak semasif Pruitt-Igoe—yang bertahan sampai tahun 2006. Dirubuhkan juga pada tahun 2008, tapi itu pun karena masalah finansial (tax mismanagement).

Apakah sistem sirkulasi vertikal skip stop elevator tadi adalah satu-satunya penyebab terjadinya kegagalan fungsi apartemen ini? Menariknya, Jane Jacob, salah satu kritikus arsitektur modern menyebut bahwa di Pruitt-Igoe orang-orang di sana di-dehumanisasi karena mereka dipaksa untuk mengingkari individualismenya. Selama ini kita merasa bahwa menjadi individualis adalah buruk, tapi ketika orang dipaksa untuk menjadi komunal, hasilnya bisa jadi di luar dugaan. Namun sistem ruang komunal yang memakan satu lantai ini juga bukan hal baru. Le Corbusier menerapkannya di apartemen rancangannya, Unite d’Habitation. Lantai-lantai yang secara ekonomis bernilai tinggi justru dijadikan ruang publik, dan seperti sudah saya sebut tadi, tetap baik-baik saja.

Kritik yang lain menyerang Arsitektur Modern yang cenderung simplisistis, sederhana. Di bawah jargon-jargon seperti form follows function, less is more, dan ornament is a crime, menjadikan tampilan arsitektur modern memang terlihat sederhana dan membosankan. Bayangkan Anda berada di sebuah lokasi yang luasnya kurang lebih 23 hektar dengan 33 bangunan setinggi 11 lantai, dan semuanya nyaris serupa. Tidak bisa tidak Anda akan merasa seperti butiran debu; Anda akan terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, tenggelam, tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Dan ini dicurigai memicu timbulnya perasaan tidak nyaman yang berujung pada terjadinya kejahatan, walaupun tuduhan ini masih harus diperiksa lebih lanjut. Lha wong rok mini dituduh sebagai pemicu pemerkosaan saja diprotes banyak orang, apalagi kalau desain arsitektur yang dibegitukan.

 

Tanggapan atas Tanggapan-tanggapan

Pertama kita harus mendudukan persoalan dengan benar dulu. Pruitt-Igoe ini dibangun, pertama sekali, bukan untuk menyelesaikan permasalahan pemukiman kumuh dan menolong kaum miskin kota untuk tinggal di tempat yang lebih layak. Saya tidak ingat pernah mendengar ada pemerintah yang begitu baik pada warganya, terutama warga miskin. Tahun 1940-an St. Louis memang padat dan menumbuhkan kawasan kumuh di sisi utara dan selatannya. Namun hal lain adalah, ada eksodus kelompok kelas menengah ke atas dari kota itu. Di film tadi ada angkanya, 24%. Catatan saya sampai 30%. Jadi pertama sekali, yang pemerintah kota pikirkan adalah cara untuk menyelamatkan kotanya, cara supaya orang tidak beramai-ramai pindah ke kota lain. Ada dua alternatif yang dipikirkan waktu itu. Satu, membangun pusat kota, membuatnya sedemikian menarik sehingga orang betah tinggal di dalamnya, atau, dua, menyerang langsung sumber penyakitnya: kawasan kumuh.

(Untuk menanggapi peserta yang berharap ketika pemerintah membuat kebijakan relokasi warga miskin (asumsi saya kebijakan sebagai hadiah dari pemerintah kepada warga miskin) kultur atau kebiasaan masyarakatnya juga ikut dipertimbangkan; sembari memberi contoh bagaimana korban Lapindo di lokasi yang baru tetap mempertahankan kebiasaannya di tempat lama.)

Profesi arsitek sendiri mengalami evolusi. Sejak masa revolusi humanis di masa renaisans, arsitek yang dulunya adalah tukang-tukang anonim berubah menjadi profesi yang profesional dan mandiri. Dan evolusi ini menemukan bentuknya dan mulai mantap sejak Revolusi Prancis. Di sisi lain, tumbangnya raja-raja dan bangkrutnya para tuan tanah juga mengubah klien yang dilayani oleh para arsitek ini. Sekarang mereka melayani orang-orang kaya baru. Repotnya, orang-orang kaya baru ini tidak punya kepedulian yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan seni. Berbeda dengan raja-raja atau tuan tanah yang dikelilingi ilmuwan, penyair, seniman, juga arsitek. Di titik ini, arsitek kemudian perlu pembenaran moral, butuh argumentasi atas desain-desainnya, maka di sinilah arsitek mulai berteori. Hal yang tidak pernah dilakukan ketika mereka masih tukang-tukang anonim. Dan di antara orang-orang kaya baru ini, pemerintah termasuk di dalamnya.

(Untuk menanggapi peserta yang menyebut bahwa pada akhirnya keputusan terakhir ada di tangan pemerintah kota, tapi sayangnya pemerintah kota terkesan asal-asalan ketika mengambil keputusan yang menyangkut pembangunan dan penataan kota.)

Apa pentingnya arsitek berteori? Itu artinya, mereka punya waktu senggang untuk berpikir. Dan mereka mulai memikirkan banyak hal, bahkan hal-hal yang berada di luar dirinya sendiri, salah satunya adalah masalah-masalah sosial. Perlu diketahui juga bahwa di masa itu, antara tahun 1920-1960-an, arsitektur diisi oleh arsitek-arsitek yang bisa dianggap sebagai nabinya dunia arsitektur. Le Corbusier sebagai salah satu tokoh penting Arsitektur Modern bahkan pernah berkata, “Arsitektur atau revolusi.” Maksudnya, dia percaya bahwa arsitektur bisa mencegah terjadinya revolusi yang berbasis pertarungan kelas. Sebegitu pede-nya arsitek di jaman itu. CIAM, organisasi arsitek modern dunia, ketika orang masih meributkan apakah arsitektur itu termasuk seni atau termasuk bidang teknik, apakah arsitek itu seniman atau insinyur, justru menyebut bahwa “arsitektur adalah seni sosial.” Ini mengingatkan saya pada Romo Mangun –karena tadi sudah disebut—yang di tahun 1980-an pernah berkata bahwa arsitektur seharusnya dimasukkan ke dalam ilmu sosial. Jadi maksud saya, ketika tadi disebut ada rekayasa sosial yang diuji-cobakan di Pruitt-Igoe, bisa jadi bukan orang lain yang melakukannya, bisa jadi malah arsiteknya yang sedang bereksperimen.

(Untuk menanggapi pembicara lain (Ibu Mundi) yang menyebut bahwa ada social engineering atau rekayasa sosial yang sedang diujicobakan di sana demi mengetahui bahwa laki-laki kepala keluarga tidak boleh tinggal bersama anak-istrinya di Pruitt-Igoe dan (Prof. Djoko) yang menyebut bahwa psikolog juga—sepertinya—ikut jadi arsitek.)

Saya akan berhati-hati untuk menyebut metode ini gagal. Pruitt Igoe-nya mungkin gagal, tapi metodenya, nanti dulu. Apalagi membandingkannya dengan metode lain, dalam hal ini Kampung Code-nya Romo Mangun. Saya percaya bahwa setiap karya arsitektur membawa semangat jamannya. Di jaman itu, seperti tadi sudah saya katakan, blok-blok masif apartemen sedang menjadi tren. Ini adalah buah dari revolusi industri, penemuan baja dan lembaran kaca yang lebih besar. Arsitek seperti anak kecil yang diberi mainan baru. Mereka nyaris bisa membuat apa saja, dengan besar dan tinggi seberapa saja, dan sebanyak apa saja. Cepat, tepat, massal. Atau dalam satu kata: mesin. Saya kira yang terjadi di Indonesia adalah efek dari developmentalisme di masa lalu. Jangankan tata kota, bahkan makanan pun, orang se-Indonesia Raya dipaksa untuk makan nasi semua. Ketika menghadapi masalah, pemerintah seringkali tidak bertindak seperti dokter, lebih seperti dukun. Dokter, sekolahnya mahal, lama. Ketika kita datang, mereka selalu bertanya sakitnya apa, penyebabnya apa, lalu memeriksa dan bikin resep. Dukun tidak. Mereka menyebarkan selebaran di lampu merah, menyebut sudah menemukan satu obat untuk semua penyakit, dari kadas sampai kencing manis, dari korengan sampai jantung koroner. Masalah yang kita lihat di kota-kota di seluruh Indonesia, walaupun sekilas sama, tapi yang kita lihat cuma simptomnya. Penyebabnya bisa lain, cara mengobatinya pasti berbeda. Bahkan saya tidak percaya bahwa metode Romo Mangun adalah obat ajaib untuk semua permasalahan kota yang kita punya hari ini. Kampung Code juga membawa semangat jamannya. Saya tidak tahu siapa terpengaruh siapa, tapi ketika Romo Mangun membangun perkampungannya, di tempat lain, arsitek yang teorinya lebih dikenal daripada karya arsitekturnya, Christopher Alexander, juga berpendapat bahwa yang mengetahui dengan pasti soal arsitektur adalah penggunanya, bukan arsiteknya. Beliau seingat saya sempat dituduh anti-modernisme dan anti-masterplanning. Saya kira Romo Mangun dan Christopher Alexander pernah minum dari sumur yang sama. Yang perlu kita lakukan, saya rasa, adalah menjadi dokter, bukan dukun.

(Untuk menanggapi peserta yang menceritakan tentang satu kota lama di Kalimantan, di tepi sungai (tidak disebut di mana), yang akan digusur karena dianggap menghadapi masalah yang sama: kumuh; dan berharap daerah tersebut bisa diselesaikan seperti Kampung Code).

Saya punya pendapat yang sedikit berbeda dengan moderator. Menurut saya, masa depan kota justru ada di tangan anak-anak alay. Kita ini selalu serius, menganggap kota yang kita tinggali dingin, jumud, beku, membosankan. Namun kita sendiri tidak pernah mencoba berinteraksi dengan kota. Yang kita lakukan sehari-hari adalah berangkat dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke rumah. Bandingkan dengan anak-anak alay yang selalu bisa menemukan alasan untuk merayakan apa saja. Mereka merayakan pertemuan antara mereka, mereka merayakan pertemuan mereka dengan benda-benda. Kota menjadi hidup ketika populasi anak alaynya besar. Teorinya begini –kalau saya boleh mengarang teori—kota ini adalah ruang yang sangat besar, dan karena terlalu besar itu dia menjadi tidak mudah dipahami. Ketika orang membuat, katakanlah seperti di Malang setahun belakangan ini, bangku-bangku taman di mana-mana, ruang yang tadinya sangat besar ini terpecah menjadi ruang-ruang yang lebih kecil. Ketika dia menjadi lebih kecil, orang jadi lebih bisa menjelaskan posisinya terhadap kotanya. Ruang publik yang sangat besar ini bukan serta-merta menjadi ruang privat, tapi terpecah menjadi ruang-ruang publik yang lebih kecil. Salah juga kalau kemudian, seperti berita di koran­, ada orang ambung-ambungan (ciuman, -red) di satu pojok kota Malang di tengah hari bolong. Toh, orang lalu tersinggung. Orang lain mungkin akan menyebut soal moral, tapi arsitek tidak pernah bicara soal moral. Arsitek lebih tersinggung karena ruang publiknya direbut oleh segelintir orang untuk dijadikan ruang yang privat. Dan ya, kita membutuhkan aksesori-aksesori perkotaan yang menggoda kita untuk berinteraksi dengannya.

(Untuk menanggapi moderator yang menggelisahkan perkembangan kota Malang yang menurut istilahnya menuju Jatimparkisasi, mengacu pada dibangunnya fitur-fitur permainan mirip wahana di Jatim Park di ruang-ruang terbuka publik di kota Malang.) ////////////////

Posted on Tak ada komentar pada Pruitt-Igoe sebagai Sebuah Mitos

Pruitt-Igoe sebagai Sebuah Mitos

Artikel berikut merupakan catatan pasca pemutaran dan diskusi publik film dokumenter “The Pruitt-Igoe Myth” (2012) di Prodi Arsitektur – Institut Teknologi Bandung pada hari Rabu, 1 Juni 2016.

Mitos dipahami secara umum sebagai Cerita-cerita yang beredar dalam masyarakat yang menjelaskan bagaimana sebuah kehidupan dan cara pandang atau bagaimana suatu kebiasaan dimulai. Kisah  paling populer yang berkaitan dengan proyek Pruitt-Igoe  adalah kisah tentang kegagalan desain permukiman yang digadang-gadang sebagai wujud prestasi Modernisme. Kisah kegagalan ini menjadi monumental karena di awal  pembagunanya Pruitt-Igoe justru dijadikan model perwujudan ide-ide progresif  dari norma-norma desain menurut Kongres Arsitektur Modern Dunia (CIAM) di tahun 1951. Kisah Pruitt-Igoe ini juga kian monumental karena diliput banyak media intelektual dan internasional  dengan berbagai penilaian. Di awal berdirinya, Architectural Forum (1951) dan Architectural Review (1956) menyajikan Pruitt-Igoe sebagai sebuah bentuk desain yang inovatif.  Menjelang kejatuhanya Pruitt-Igoe mulai dibicarkan sebagai sebentuk kegagalan perancangan. Pruitt-Igoe menjadi contoh dari sebuah karya arsitektur yang tidak mengindahkan dimensi sosial budaya, sebuah lingkungan yang tak mampu menaungi penghuninya, sebuah kesalahan pemrograman arsitektur. Dalam sebuah terbitan, ia bahkan disebut sebagai sebuah “kasus kesalahan historis” (Architectural Forum, 1965).

MoviePoster_Pruitt-IgoeMyth_PhotoByDanielMagidson
“The Pruitt-Igoe Myth” film dokumenter karya Chad Freidrichs (2012).

Dari kisah-kisah arsitektural tersebut lahirlah berbagai bentuk persepsi, kesadaran, dan apresiasi terhadap dimensi sosial dan perilaku dalam berarsitektur. Dengan norma desain yang diakui oleh CIAM, Pruitt-Igoe di subuh usianya merupakan bukti keberhasilan International Style yang terkenal dengan orientasinya pada proyek perumahan masal dan industrial yang gagasanya banyak dikembangkan oleh Le Corbusier. Di akhir hayatnya, peruntuhan Pruitt-Igoe dijadikan tanda kematian Modernisme dan lahirnya Post-Modernisme seperti diungkap oleh Charles Jencks, “the day Modern architecture died.“[1] Permasalahan yang muncul di seputar Pruitt-Igoe pada gilirannya menyadarkan orientasi sosial, budaya dan perilaku dalam pengetahuan, kebijakan dan paradigma arsitektur, dan permukiman. Setidaknya tiga buku lahir, seperti Defensible Space oleh Oscar Newman [2], Urban Social Space oleh  Mark La Gory dan John Pipkin [3], dan Collage City oleh Colin Rowe dan Fred Koetter [4]. Ia juga mendorong munculnya cara-cara pandang baru bernuansa populisme seperti Posmodernisme, seiring merebaknya wacana penghancuran Pruitt-Igoe yang disebut Charles Jencks sebagai tonggak kematian  Arsitektur Modern dan  International Style. Kisah-kisah tersebut juga memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam praktek desain, seperti perhatian terhadap aspek perilaku-lingkungan (enviroment behavior), serta perhatian pada dimensi sosial dan budaya dalam perancangan arsitektur, baik itu sebagai wujud pemenuhan kebutuhan fungsional, maupun sebagai pendekatan dan ideologi perancangan.

Pemitosan terjadi ketika himpunan kisah-kisah, seperti tersebut di atas, memuculkan anggapan-anggapan Pruitt-Igoe sebagai sebuah bentuk kesalahan arsitektur, si arsitek, dan Modernisme. Perhatian pada kemunculan budaya populis dan Posmodernisme menjadi isu yang bergaung lebih keras dibandingkan alasan-alasan nyata dari masalah Pruitt-Igoe. Dalam berbagai literatur arsitektur Pruitt-Igoe, arsitek, Modernisme dan arsitektur di pandang “pesakitan”. Arsitek disalahkan karena dianggap tidak mengindahkan aspek sosial budaya, perilaku masyarakat yang jamak. Permasalahan sosial-budaya seperti kriminalitas, dan kekerasan seksual yang mengiringi proyek rusun menjadi bukti kegagalan arsitektur. Hingga kinipun kisah Pruitt-Igoe ini menjadi inspirasi berbagai kritik arsitektur yang tak mengindahkan aspek sosial-kultural. Fakta banyaknya perempuan menjadi kepala keluarga di Pruitt-Igoe menjadi dasar beberapa argument mengenai ruang dan gender dalam desain arsitektural, juga isu-isu keadilan gender dalam pengadaan dan perancangan arsitektur.

Event 160601 ITB via Ipul
Pemutaran film dan diskusi di Arsitektur ITB. Foto: Achmad Syaiful.

Dengan pemutaran film ini setidaknya kita memang diajak untuk melihat dimensi-dimensi lain dari perancangan perumahan publik yang demikian kompleks, di mana  arsitek bukanlah pahlawan dan arsitektur bukanlah semata manifestasi fisik dari kreativitas seorang arsitek. Arsitektur merupakan cerminan dari sebuah sistem sosial-ekonomi-budaya yang sangat kompleks, di mana sang arsitek seringkali hanyalah perancang-pelaksana kebijakan yang kiprahnya lebih banyak dikendalikan oleh kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemukiman, yang dalam hal ini adalah Public Housing Authority (PHA) St. Louis. Kiprah sang arsitek juga secara langsung maupun tidak dibatasi oleh tradisi dan kebiasaan perancangan di masanya, seperti langgam International Style dan norma-norma CIAM. Dalam sebuah perdebatan dengan Christina Bauer (1952) di sebuah majalah, Minoru Yamasaki sempat menyatakan bahwa iapun meragukan apakah desain Pruitt-Igoe yang dibagun adalah solusi yang tepat. Yamasaki juga mengungkapkan bahwa ia dan timnya memiliki alternatif desain yang lebih baik (lebih heterogen, lebih megindahkan keragaman dan penekanan atas tema “livability in high-rise building”, dan lebih mengindahkan aspek keperilakuan masyarakat berlatar belakang etnis yang berbeda). Beberapa fitur desain, seperti skip-stop elevator atau perhentian tangga atau elevator di tiap dua lantai dan penyediaan fungsi bersama di galeri elevator dianggap sebagai inovasi. Namun pada akhirya PHA lah yang mejadi penentu akhir desain. Atas dasar alasan keterbatasan dana dan kepraktisan maka desain awal Yamasaki dan tim ditolak dan kemudian diganti degan desain yang lebih sederhana, murah, dan praktis. Masalah-masalah Pruitt-Igoe memang tak lepas dari kondisi internal yang berada di luar jangkauan arsitek, seperti sistem sewa dan kestabilan harga sewa, fakta bahwa mayoritas kepala rumah tingga adalah perempuan, serta dampak lanjut dari segregasi sosial.

Lebih jauh lagi, Pruitt-Igoe merupakan sebuah proyek permukiman yang dibangun di tengah kondisi transisional Amerika Serikat pasca Perang Dunia. Ia dibangun ketika AS tengah dihadapkan oleh kekurangan permukiman pasca perang (1949). Ia dibangun di area kota yang semula adalah distrik kumuh yang menjadi tidak nyaman dan memunculkan kebijakan slum clearance dan relokasi masyarakat distrik kumuh kota itu ke rusun yang dibangun; Pruitt-Igoe. Kebijakan slum clearance sendiri pada akhirnya lebih didorong oleh nilai ekonomi investasi lahan kota, ketimbang upaya merumahkan masyarakat secara layak. Ketika kebijakan Urban Renewal mulai diterapkan di pusat (1954) dan selesai, dinamika kehidupan kota berbalik kembali dari sub-urban ke pusat (1959). Lahan kota menjadi mahal dan akhirnya masyarakat kota lebih memilih untuk pindah ke sub-urban. Mereka lebih memilih tinggal di permukiman murah di pinggir kota ketimbang rumah publik yang disediakan kota. Sejak inilah Pruitt- Igoe mulai ditinggalkan penghuninya. Perubahan konteks sosial-politik-ekonomi yang demikian cepat merubah asumsi dasar dari pembangunan adalah indikasi turunnya kualitas permukiman di situ (Bristol, 1991). Dasar-dasar perancangan dan permukiman kian dipahami sebagai sebuah domain yang tidak stabil   karena kerentanannya terhadap diamika keuangan dan politik negara.

Pruitt-Igoe memang lahir dari gagasan-gagasan Modern yang pada dasarnya bersifat pro-rakyat dan cenderung berhaluan sosial. Namun pada praktek nyatanya ia juga dihadirkan lewat mekanisme pengadaan permukiman yang berprinsip supply-demand, berorientasi pada delivery-system yang bersifat teknis dan untuk keuntungan investasi. Akibatnya terjadilah banyak negosiasi pragmatis yang berdampak pada rendahnya kualitas produksi arsitekturnya, dan penyebab mudah rusaknya fasilitas sehingga membahayakan penghuninya. Krisi moneter juga kian menghambat pembangunan, sehingga Pruitt-Igoe sudah terlihat tidak terawat sejak tahun 1958.

AerialView_Pruitt-IgoeMyth_Credit-StatHistSocOfMO
Foto udara kompleks Pruitt-Igoe.

Setelah menyaksikan film Pruitt-Igoe jelas nampak adanya tiga persepsi, yaitu pribadi penghuni; pengamat dan kritisi; dan perancang. Aspek persepsi pengamat kiranya sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Melihat film tersebut, jelas bahwa bagi Penghuni tetaplah penghuni. Mereka adalah partisipan hidup yang menjadikan hunian -apa adanya- sebagai sarana hidup mereka. Tak semua penghuni menyesali, sebagian juga sangat menyukuri kehadiran Pruitt-Igoe. Beberapa juga melihatnya sebagai sebuah keajaiban yang patut disyukuri. Sikap ini mungkin tak jauh berbeda dengan masyarakat pengguna perumahan umum di sekeliling kita yang juga secara pasrah akan selalu terposisikan sebagai penerima fasilitas, yang harus dengan sendirinya beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang ada, sesulit apapun itu. Di akhir tayangan terdapat sekilas pemandangan ironis yang mungkin sengaja dibuat untuk “menggoda” penonton. Ketika Pruitt-Igoe sendiri pada awalnya dirancang sebagai upaya penggusuran kawasan kumuh (slum clearance), di menjelang akhir hidupnya, para penghuninyapun meninggalkan Pruitt-Igoe dan sebagian membangun permukiman kumuh lagi di sekitarnya.

Film yang disutradai oleh Chad Friederich ini memang pada dasarnya terinsipirasi oleh makalah Katherine Bristol [5] yang juga menjadi bacaan saya dalam menulis wacana ini. Ia lebih berdiri di balik peran arsitek, bagaimana adalah sebuah mitos bahwa Pruitt-Igoe dirancang atas dasar ketidak-pedulian arsitek pada manusia yang tinggal. Semangat sosialis Corbusier sudah dicoba-bawakan lewat gagasan utopis Yamasaki. Sayangnya gagasan tersebut pada akhirnya mengalami reduksi akibat ketatnya pembiayaan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berbicara secara institusional dari kaca mata penyedia nampaknya PHA Missouri menjadi pihak yang paling bertanggung-jawab atas kehadiran Pruitt-Igoe bagi masyarakat, di mana arsitek hanyalah satu motor dari delivery-system yang ada. Jelas, bahwa “arsitek bukan Tuhan”.  Ide-ide teknis yang berorientasi sosialis akhirnya menjadi percuma ketika harus dikelola dan dioperasikan dengan cara cara yang berorientasi pada kalkulasi fiskal dan keuntungan pemodal.

IconicImplosion_Pruitt-IgoeMyth_Credit-STL-Post-Dispatch
Foto implosi yang ikonik itu.

Seperti yang pula mengemuka pada film dan dikemukakan secara lebih jelas pada makalah Bristol adalah bahwa institusi penyedia perumahanpun tak-pelak harus berhadapan dengan dinamika sosial politik seperti krisis moneter, paradoks kebijakan urban renewal di area sub-urban yang menyebabkan Pruitt-Igoe kehilangan pangsanya, stigma sosial berbias gender dan ras, karena masyarakat miskin kebanyakan bukan berasal dari ras kulit putih. Dan yang paling penting adalah permasalahan akibat masalah keuangan seperti yang dikelola oleh PHA Missouri. Di sinilah kemampuan negara sebagai pemilik sumber daya, yang secara hukum dapat menjembatani dan menengahi penyedia permukiman dan pengguna, menjadi penting. Siapakah negara, ketika Pruitt-Igoe baru dibangun? Kemana negara setelah kompleks itu mengalami kemunduran yang pasti.

Pada akhirnya jelas permasalahan permukiman vertikal atau rusun Pruitt-Igoe merupakan cermin yang menunjukan kompleksitas dari masalah permukiman, yang perlu didekati secara holistik. Ada beberapa lapisan situasi yang tak dapat diabaikan, di mana konsep rancangan humanis, sosial dan berkelanjutan hanyalah satu lapis yang mempengaruhi dan akan terpengaruh oleh lapisan-lapisan lain. Pertama adalah lapisan penyelenggaraan negara sendiri yang sebetulnya harus mempunyai sebuah rancangan pembangunan yang menyeluruh dan meletakan semua posisi pada tempatnya, dan menentukan peran mereka. Siapa gerangan Public Housing Authority di sini? Apa fungsinya? Bagaimana relasinya dengan masyarakat dan negara? Siapakah dihadapan pemegang modal? Kedua adalah lapisan historis dari pembangunan dan kepranataannya itu sendiri yang perlu disadari untuk memahami beberapa tren, kebiasaan-kebiasaan yang mengakar baik secara komunal maupun institusional, lokal maupun global. Ketiga adalah lapisan dinamika kontestasi kekuasaan yang akan menentukan ke mana arah lalu lalangnya modal.

Sebagai artefak, kompleks permukiman seperti Pruitt-Igoe adalah karya arsitek. Sebagai sebuah fasilitas publik ia merupakan produk kebijakan dan politik yang lebih luas. Kebijakan seperti ini lebih merupakan keputusan sadar dari penyelenggara kebijakan dan negara daripada arsitek.  Selain aspek-aspek teknis, kegagalan desain mungkin bisa dipahami sebagai dampak historis dinamika kebijakan. “Arsitek bukanlah Tuhan”. Mitos “kematian Posmodernisme” sendiri tidak akan membantu penganutnya memahami lebih dari makna penghancuran Pruitt-Igoe, tanpa pengetahuan memadai tentang sistem-sistem penyelenggaraannya.

Terimakasih untuk Siska dan Usie, pak Eko Purwono, ibu Rionita Amir, para partisipan diskusi dan peserta lainnya yang gagasannya menjadi masukan bagi wacana ini.

Indah Widiastuti
Bandung, 3 Juni 2016

 

Referensi:

[1] Jencks, Charles (1977), The Language of Post-Modern Architecture, Academy Editions, London.

[2] Newman, Oscar (1973), Defensible Space; Crime Prevention through Urban Design, Collier Books, New York.

[3] La Gory, Mark & John Pipkin (1981), Urban Social Space, Wadsworth Pub. Co., Belmont.

[4] Rowe, Colin & Fred Koetter (1978), Collage City, MIT Press, Cambridge.

[5] Bristol, Katharine (1991), The Pruitt-Igoe Myth, Journal of Architectural Education (Association of Collegiate Schools of Architecture) 44 (3): University of Berkeley, p 163-171. [online]

Tambahan Referensi:

Kuelker, Michael (2013), The Pruitt-Igoe Myth, Review paper, WHATS UP magazine: St. Louis. [online]

McGillivray, Oletha & Ipek Turelli (2012), Housing Options After Pruitt-Igoe: Dispersal Policy & Scattered-Site Housing Projects. Department Of Architecture. Mcgill University. [online]

Posted on Tak ada komentar pada Mitos Pruitt-Igoe: Sejarah dan Latar Belakang

Mitos Pruitt-Igoe: Sejarah dan Latar Belakang

Artikel ini ditayangkan terkait dengan pemutaran berseri film dokumenter The Pruitt-Igoe Myth di Bandung, Yogyakarta, Solo, Makassar, Semarang, Depok, Jakarta, dan kota-kota lain sepanjang bulan Juni. Pemutaran film merupakan kerjasama antar komunitas akademik, lintas profesi, maupun masyarakat sipil bersama ASF-ID. Proses penerjemahan subtitle ke dalam Bahasa Indonesia dilaksanakan oleh para relawan. Apabila tertarik untuk menyelenggarakan pemutaran, sila hubungi kami.

 

Pruitt Igoe Collapse Series
Gambar 1 Penghancuran Rusun Pruitt-Igoe April 1972, penghancuran kedua juga disiarkan dalam siaran televisi nasional Amerika. (Wikimedia)

Pruitt-Igoe adalah kompleks rumah susun sewa di kota Saint Louis, Missouri, Amerika Serikat. Awalnya, ia dipuji-puji sebagai “oasis di tengah gurun” atau “penthouse si miskin”. Terletak di lahan seluas 23 hektar, Pruitt-Igoe memiliki 33 gedung masing-masing dengan 11 lantai. Selesai dibangun tahun 1956, mega-block ini memiliki 2,870 unit hunian.

Kompleks Pruitt-Igoe diperuntukkan bagi kelas-menengah dari ras kulit putih dan kulit hitam. Kedua ras disegregasi ke gedung-gedung berbeda. Dalam satu dekade pertama, Pruitt-Igoe menjadi rusun bobrok yang dihuni minoritas kulit hitam miskin. Sebelum dekade kedua terlampaui, Pruitt-Igoe mulai dihancurkan dan dibongkar. Kondisi fisik dan sosial begitu hancur sehingga pemerintah merasa tidak memiliki pilihan lain.

Pruitt-Igoe terkadang dihadirkan di ruang kelas Arsitektur sebagai simbol matinya arsitektur modernis.[1] Sungguh perlu menilik krisis perencanaan dan desain dalam konteks ini. Namun dibalik citra-citra ikonik Pruitt-Igoe, sebaiknya kita juga mencoba mempelajari konteks sosial, rasial dan ekonomi kota serta Perumahan Rakyat di Amerika.

Peraturan Perumahan Nasional Tahun 1949

Pada 15 Juli 1949, Presiden Truman menandatangani The 1949 Housing Act. Peraturan tersebut adalah Peraturan Perumahan pertama yang lengkap dan komprehensif di Amerika, mengatur perihal penyediaan rumah yang layak untuk setiap warga negara Amerika Serikat.[2] Klausul Kesejahteraan Umum Konstitusi Negara pun diusung:

bahwa pemerintah harus berperan dalam mengembangkan kesejahteraan umum, dengan mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya edukasi warga negara dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

Tujuan Peraturan 1949 adalah menyediakan “rumah dan lingkungan hunian yang layak dan pantas bagi setiap keluarga Amerika.” Salah satu dari enam bagian, khusus berjudul: “Title III – Low-Rent Public Housing” (Perumahan Rakyat dengan Sewa Rendah).  Dalam jangka waktu 6 tahun akan dibangun 810.000 unit hunian untuk keluarga berpenghasilan rendah.

Setelah tahun 1945, Amerika Serikat mengalami masa pasca Perang Dunia II. Sekitar 15 juta veteran perang kembali ke dalam negeri, membutuhkan hunian. Terdapat potensi pertumbuhan jumlah penduduk dan keluarga baru. Sedangkan 50% hunian di Amerika ditengarai oleh Sensus dalam kondisi tidak layak.[3] Salah satu kebijakan masa perang memang adalah pelarangan pembangunan rumah-rumah baru demi penghematan material nasional.

Pembangunan Perumahan Rakyat diharapkan akan menyediakan hunian bagi 3.5 juta warga Amerika dengan budget nasional sejumlah $308 juta/tahun. Peraturan 1949 juga memperluas peran lembaga pemerintah terkait kredit perumahan sektor privat yang sebelumnya hanya melayani kelas menengah ke atas.

Peraturan 1949 tidak serta merta mulus disahkan. Setahun sebelumnya, tudingan-tudingan politis tentang “peraturan sosialis” atau “paham sosialisme yang menyusup” dilemparkan berbagai pihak. Beberapa pihak opisisi antara lain anggota koalisi Partai Republikan yang berafiliasi dengan Banking Comittee (Komite Bank) serta U.S. Chamber of Commerce (Kamar Dagang Amerika).[4]

Perumahan Rakyat versus Urban Renewal

Pelaksanaan peraturan 1949 terus-menerus mengalami pembaharuan selama satu dekade. Dimulai dari periode presiden Eisenhower yang menyunat jumlah unit hunian terbangun. Tidak hanya itu, Eisenhower dengan Housing Act 1954 menekankan program urban renewal dibandingkan program lain.[5] Salah satu tujuan urban renewal adalah pengembangan ulang pusat-pusat kota menjadi menarik. Pusat kota yang menarik mendatangkan profit dan pajak yang cukup tinggi.

Lingkaran-lingkaran slum atau kawasan kumuh yang tumbuh mengelilingi pusat kota semakin dilihat sebagai lawan dari urban renewal. Bahkan di tahun 1956, dalam debat Undang-Undang diusulkan bahwa kota harus memiliki program kongkret pembersihan kawasan kumuh (slum clearance) sebelum bisa mengakses dana subsidi perumahan rakyat yang tidak seberapa.[6] Amandemen tersebut tidak diterima.

Di sisi lain, Peraturan 1949 memang menyediakan pendanaan dari pusat untuk pelaksanaan akuisisi kawasan kumuh. Pemerintah negara bagian melengkapi dana pemerintah pusat yang menanggung dua pertiga dari anggaran akuisisi lahan. Proses tersebut disebut proses eminent domain.

Urban Sprawl di Rio Rancho, New Mexico, Amerika Serikat (Bradly Salazar)

Urban renewal terkait erat dengan urban sprawl. Sprawl di Amerika disebut juga the flight-from-blight atau eksodus kelas menengah yang mampu membeli rumah di area suburban – meninggalkan pusat kota yang mulai menua, kumuh, dan penuh kriminalitas. Meningkatnya kekayaan menyebabkan gaya hidup berkendaraan pribadi turut meningkat.[7] Membeli rumah di pinggir kota menjadi pilihan terjangkau bagi kelas menengah dibandingkan tetap menyewa hunian di dalam kota. Kota-kota satelit yang dibangun sektor privat pada waktu itu dirancang untuk keluarga kelas menengah kulit putih.

Suburbanisasi eksesif tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:

…pola penggunaan lahan di wilayah perkotaan yang menunjukkan rendahnya tingkat: kepadatan, kontinuitas, konsentrasi, clustering, keterpusatan, nuclearity, mixed-use, dan proximity.[8]

Di pusat kota, urban renewal mencoba merevitalisasi apa yang ditinggalkan oleh penghuninya. Dengan eminent domain, pemerintah dapat merelokasi warga yang dianggap kumuh dan mengakuisisi lahan dengan membelinya. Salah satu eksekusi eminent domain, yaitu pembelian lahan, bahkan tidak selalu memerlukan persetujuan dari sang pemilik atau penghuni lahan.

Namun, urban renewal hampir tidak memberi tempat untuk pembangunan kembali in-situ perumahan terjangkau bagi warga yang digusur. Lahan yang dibersihkan diberikan kepada pengembang yang akan membangun perumahan mewah untuk warga kelas atas, zona ruang terbuka, atau bentuk-bentuk commercial-enterprise yang meningkatkan nilai real-estate.

Presiden Johnson di tahun 1965 dan 1966, menggulirkan dana yang besar di masa itu yaitu $2.9 milyar untuk pelaksanaan urban renewal dan relokasi ras minoritas dari kawasan kumuh.[9]

Mitos Pruitt-Igoe

Berbagai badan simpan-pinjam yang didukung Peraturan 1949, turut membantu tumbuh suburnya perumahan – termasuk perumahan-perumahan sprawl di area suburban-rural. Perumahan Rakyat, ironisnya digadang oleh Peraturan yang sama, kandas di tengah jalan setelah mengalami dinamika yang melelahkan. Terutama berturut-turut di pemerintahan Presiden Reagan dan Bush (1981-1993), Perumahan Rakyat tidak menemui nasib yang baik.

Warga minoritas yang terkena dampak urban renewal sering menyebut dalih itu sebagai ‘Negro removal’. Sebuah mekanisme yang didukung pemerintah untuk merelokasi warga minoritas miskin dan memberikan lahan untuk pengembangan yang memperbesar jurang segregasi ras dan kelas. Relokasi membuat warga minoritas kulit hitam, untuk pertama kali, tinggal jauh dari pusat pekerjaan di kota. Di sisi lain kondisi ekonomi kota pun tidak mengalami peningkatan karena kepergian kelas menengah.

Hancurnya Pruitt-Igoe (The Pruitt-Igoe Myth, 2011)

Pruitt-Igoe dianggap oleh penghuni-penghuni perdananya sebagai penthouse untuk si miskin. Hunian modern dengan fasilitas listrik dan air ledeng itu sangat berbeda dari rumah petak yang dahulu mereka huni. Beberapa bekas penghuni membagikan kesan dan cerita mereka dalam film dokumenter The Pruitt-Igoe Myth (2011). Hingga di akhir tahun 1960-an, Pruitt-Igoe mendapat reputasi buruk sampai ke dunia internasional untuk kemiskinan, kriminalitas, dan segregasinya.[10]

Salah satu permasalahan yang disorot dalam dokumenter The Pruitt-Igoe Myth adalah kerusakan bangunan. Rusun yang diharapkan penuh ternyata kosong di dekade 60-an. Terpeliharanya bangunan modern yang masif dan rumit oleh petugas amat bergantung pada pembayaran sewa. Sistem yang sangat bergantung pada uang sewa itu menjadi satu faktor memberatkan bagi penghuni minoritas miskin. Sebelum kehancurannya, organisasi penyewa berkali-kali melakukan protes dan demo untuk masalah pengelolaan, perbaikan dan pengurangan biaya sewa.

Penghuni sempat mendapatkan penurunan biaya sewa. Namun akhirnya, pembiaran yang menahun membuat bangunan-bangunan itu hancur. Jalur pipa, jendela, dan sistem persampahan rusak parah. Kehancuran fisik bangunan seakan menandai pungkasnya kehancuran Pruitt-Igoe. Pruitt-Igoe, bagi beberapa orang, sudah menghancurkan diri dari dalam sebelum akhirnya diledakkan dengan dinamit.

Pada 16 Maret 1972, penghancuran pertama bangunan di Pruitt-Igoe disiarkan di televisi nasional. Satu bulan kemudian, penghancuran kedua juga disiarkan. Foto ikonik penghancuran sangat berpengaruh di berbagai bidang – dari perencanaan kebijakan hingga arsitektur. Sejarah panjang Perumahan Rakyat dan berubahnya kota Amerika turut tergambar di situ.

1956, St. Louis, Missouri, USA — 1956 aerial view of the massive Pruitt-Igoe housing project in St. Louis. Minoru Yamasaki, architect. — © Bettmann/CORBIS

Dalam ikatan keprofesian arsitek Amerika pun muncul kritik terhadap Pruitt-Igoe.[11] Di masa kini, mudah bagi beberapa praktisi dan akademisi untuk melihat bahwa Pruitt-Igoe tidak mengindahkan faktor skala dan keberagaman fungsi (mixed-use). Penyeragaman bentuk dari rancangan awal telah dilakukan demi mengurangi anggaran. Skala pembangunan dianggap tidak sesuai dengan bentuk kota (lihat Gambar 4). Kolaborasi multidispliner antara pembuat kebijakan dengan semua profesi terkait pembangunan sangat mendesak dibutuhkan.

Banyak kritik lain tersirat maupun terucap dalam film The Pruitt-Igoe Myth. Bangunan modern dan high-maintenance tersebut ternyata tidak bisa bertahan. Terdapat masalah pengunaan, pembiaran dan kurangnya dana dari biaya sewa maupun anggaran pemerintah. Program rusun tidak responsif maupun partisipatif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial-ekonomi penghuni. Lingkungan penuh teror dan ketakutan, terbentuk dalam waktu satu dekade saja, menciptakan kondisi yang tidak berkelanjutan.

Pola perubahan kota terkait dengan banyak faktor. Dalam konteks Peraturan 1949 dan kasus Pruitt-Igoe di Amerika, terlihat jelas bahwa penyediaan fisik perumahan saja tidak cukup mengatasi permasalahan perkotaan. Walau penyediaan diawali dengan niat baik, banyak dinamika politik dan ekonomi terjadi.

Kesejahteraan umum dan keadilan sosial nisbi di hadapan kebutuhan industri. Minoritas yang miskin ekonomi maupun hak partisipasi terus tersingkir dalam perubahan kota; perubahan sosial, ekonomi, maupun bentuk fisiknya. Setengah abad kemudian, asap dan debu Pruitt-Igoe seakan masih menghantui Amerika.

Kota akan terus berubah. Dalam perubahan kota-kota di masa global ini, menilik sejarah dan pola yang pernah terjadi adalah kebutuhan imperatif. Kota akan berubah, tetapi dalam cara yang berbeda dari sebelumnya. Ketika kelak kota berubah, ingatlah lagi Pruitt-Igoe (The Pruitt-Igoe Myth, 2011).

[1] Moore, Rowan. Pruitt-Igoe: death of American urban dream. 26 Feb, 2012. http://www.theguardian.com/artanddesign/2012/feb/26/pruitt-igoe-myth-film-review diakses 20 Mei 2016

[2] Freeman, Richard. (1996) The 1949 Housing Act versus ‘urban renewal’ dalam EIR Vol. 23, N0. 50, 13 Desember 1996, hlm 27-29.

[3] Ibid, hlm 27

[4] Ibid, hlm 28

[5] Ibid, hlm 28

[6] Ibid, hlm 28

[7] Miller, Mark. What Causes Sprawl? 2 Oktober 2003. http://www.ncpa.org/pub/ba459 diakses 20 Mei 2016

[8] Galster et al (2001). “Wrestling Sprawl to the Ground: Defining and Measuring an Elusive Concept.” dari Wassmer (2005) Causes of Urban Sprawl (Decentralization) in the United States.

[9] Freeman, Richard (1996), hlm 29.

[10] Wikipedia. Pruitt-Igoe. https://en.wikipedia.org/wiki/Pruitt–Igoe. Diakses 20 Mei 2016.

[11] Cendón, Sara Fernández. Pruitt-Igoe 40 Years Later dalam American Institute of Architects Newsletter, 3 Februari 2012. http://www.aia.org/practicing/AIAB092656. Diakses 20 Mei 2016.

Lampiran 1: The 1949 Housing Act (diterjemahkan dari https://en.wikipedia.org)

The American Housing Act of 1949 penting dalam tonggak sejarah perumahan Amerika; mengatur kewenangan pemerintah pusat dalam penjaminan dan penerbitan kredit rumah serta pembangunan Perumahan Rakyat yang terjangkau.

Bagian-bagian utama Peraturan Perumahan 1949:

  • Title I: pembiayaan pusat program pembersihan wilayah kumuh terkait program pembaharuan perkotaan (urban renewal),
  • Title II: meningkatkan kewenangan penjaminan kredit perumahan oleh Federal Housing Administration (FHA),
  • Title III: anggaran pusat untuk membangun lebih dari 800,000 unit Perumahan Rakyat (Low-Rent Public Housing),
  • Membiayai riset terkait perumahan dan teknik-tekniknya,
  • Memberi ijin pada FHA untuk menyelenggarakan pembiayaan (financing) untuk hunian area rural.

Pembuatan Peraturan

Presiden Truman menyatakan bahwa, “Lima juta keluarga tinggal di kawasan kumuh rentan bencana kebakaran. Tiga juta keluarga masih berbagi rumah tinggal dengan yang lain.” Berikut statemen kebijakan Truman:

Kebutuhan perumahan semakin kritis. Kongres harus segera melaksanakan peraturan mencakup Perumahan Rakyat bersewa rendah, slum clearance, perumahan di area rural, dan riset perumahan yang sudah saya rekomendasikan. Jumlah unit Perumahan Rakyat tersebut harus melampaui angka 1 juta unit dalam waktu 7 tahun. Bahkan angka tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan yang sebenarnya.

Kebanyakan kebutuhan hunian harus dibangun oleh pihak swasta tanpa subsidi negara. Namun jika jumlah unit sewa terlalu sedikit dibanding hunian milik dengan harga tinggi, industri perumahan pun menjadi tidak terjangkau oleh pasar. Maka biaya pembangunan harus rendah.

Pemerintah sedang mempengaruhi segala segmen industri pembangunan untuk fokus pada produksi hunian yang terjangkau. Peraturan yang diperlukan untuk hunian terjangkau akan segera dibuat.

Material yang kurang tersedia di pasaran harus dialokasikan dan diberi batasan harga, agar hunian keluarga dapat dijangkau dengan harga para kelas pekerja (wage earners).

Warisan Peraturan 1949

Peraturan ’49 penting dalam mengalokasikan sumber daya anggaran pusat yang sangat besar dalam membentuk kota-kota Amerika pasca-perang. Jumlah warga pemilik rumah semakin banyak karena akomodasi peraturan tersebut. Perumahan rakyat berbentuk rumah susun yang disebut public housing projects menjadi satu ciri khas kota-kota Amerika.

Hasilnya beragam, terutama terkait program Perumahan Rakyat dan Urban Renewal. Target awal 800,000 unit tidak tercapai di periode-periode Presiden selanjutnya. Bahkan di New York, tercatat untuk program urban redevelopment Lincoln Center, lebih banyak unit hunian yang dihancurkan daripada yang dibangun ulang di lahan yang sama.

Permasalahan lain selain korupsi adalah perencanaan yang buruk terkait keadilan dan kesetaraan sosial. Program urban renewal mendiskriminasi warga minoritas. Banyak kawasan kumuh yang dibongkar lalu diganti menjadi hunian yang tidak terjangkau atau bangunan non-hunian yang tidak mengakomodasi warga asli. Para kritik menyinonimkan “urban renewal” dengan frase “Negro removal.”

Pada tahun 1953-1986, pemerintah pusat menghabiskan dana sebanyak $13.5 milyar untuk program urban redevelopment dan slum clearance.

Lampiran 2: Trailer

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=g7RwwkNzF68&&w=320[/youtube]

 

 

Posted on Tak ada komentar pada Melihat Lagi Informalitas dan Penggusuran

Melihat Lagi Informalitas dan Penggusuran

Wacana penggusuran dan konflik lahan di ranah informal kembali mengemuka, kembali menghiasi headline-headline di berbagai media massa, baik online maupun offline. Keberadaanya hadir dan menguat ditengah isu politik dan juga pemilihan kepala daerah. ‘Informal’ dalam pengertian sederhana KBBI berarti sesuatu yang tidak resmi. Di Indonesia informalitas bisa menyentuh banyak hal dari mulai pekerjaan, status, hunian, dan bahkan kependudukan. Sayangnya, analogi informal acapkali disandingkan dengan kondisi yang tidak layak, kumuh, dan kemiskinan.

Informalitas di Indonesia hari ini, apalagi berkenaan dengan kependudukan masih dianggap sebagai ‘sampah’, entitas yang harus disingkirkan jauh dari pusat kota. Kota yang katanya didesain untuk selalu bertransformasi kearah yang lebih baik. Kota yang mungkin akan jadi lebih menyenangkan jika akhirnya banyak bangunan tinggi berdiri, area taman hijau dimana-mana, dan keberadaan shopping center mewah yang bisa jadi arena kekinian bagi anak muda. Untuk kepentingan itulah terkadang proses penggusuran, yang kembali booming saat ini, kembali menuai kontroversi.

Namun, terkadang kita lupa informal juga punya hak untuk kota. Mereka hadir mengisi pos-pos yang tidak mengenakkan dalam hidup keseharian kita sebagai warga kota. Banyak dari mereka berprofesi sebagai tukang sampah, pemulung, tukang cuci, pengamen, pekerja serabutan, pedagang asongan, buruh, dan lain sebagainya.

Kita juga lupa bahwa profesi ini adalah profesi yang selalu tidak diinginkan oleh masyarakat terdidik di kota megapolitan seperti Jakarta. Diakui atau tidak profesi inilah yang lantas menjadi jawaban atas segala ketakutan kita akan hal-hal yang menjijikkan dan tidak kita inginkan. Dan secara tidak langsung kehidupan formal kita akan selalu berkaitan dengan keberadaan orang-orang yang ‘tidak resmi’ ini.

Pasar Ikan - Tubagus Rachmat
Penggusuran Pasar Ikan, Jakarta Utara, April 2016. Tubagus Rachmat.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa lantas kita acuh saja ketika hak hidup orang-orang yang berpengaruh ini dikebiri?

Belajar dari Y.B. Mangunwijaya, Arsitek dan Pastur yang pernah berdiri di garis terdepan penolakan penggusuran permukiman di Kali Code, Yogyakarta di tahun 1984 beliau mengatakan bahwa penggusuran untuk alasan jalur hijau sangat tidak masuk akal. Jalur hijau di sepanjang sungai di Indonesia itu berbeda dengan apa yang ada, misalnya di Berlin, New York, atau Amsterdam. Ketika dibiarkan melompong dan tak berpenghuni area-area ini justru akan dekat dengan hal-hal kriminal, prostitusi, dan juga masalah sampah. Permukiman warga informal yang selama ini hidup di area ini sangat membantu untuk mengurangi masalah ini.

Bisa dibayangkan bagaimana jadinya Jakarta jika tidak ada pemulung dan warga bantaran kali yang rutin mengail sampah di tepian sungai? Mungkin banjir akan jauh lebih parah, padahal kebiasaan membuang sampah sembarangan jika ditelisik lebih jauh juga berasal dari umumnya warga kota yang dengan mudahnya membuang sampah seenaknya.

Atas dasar itulah Romo Mangun menolak relokasi dan mengusulkan ide kampung hijau sebagai jawaban atas problematika hunian informal di tepi sungai pada saat itu. Hasilnya? Kampung Code juga sempat meraih penghargaan Internasional Aga Khan Award di tahun 1992, sampai saat ini pun kawasan ini terus berkembang menjadi area kreatif dan selalu saja mengundang banyak pihak untuk kembali belajar mengenai makna dari kaum informal.

Hunian bagi warga informal bukan lagi hanya sebuah tempat, tetapi ada keterikatan kuat yang menyebabkan mereka enggan meninggalkan tempat tinggal mereka yang sering dianggap kumuh itu. Keterikatan itu dimulai dari sejarah, ekonomi, kedekatan, serta adanya saling toleransi dengan tetangga, dan juga adanya modal sosial yang terbentuk.

Keterikatan ini selanjutnya memperluas arti rumah menjadi lebih dari sekedar tempat tinggal. John Turner, seorang arsitek Inggris menjelaskan fenomena ini dengan menyebutnya “housing as a verb”. Karenanya, jangan heran di banyak kasus penggusuran, banyak warga yang kembali menempati lahan bekas gusuran.

Ya, mungkin penggusuran bisa jadi bukanlah jalan yang bijak untuk menyelesaikan masalah permukiman informal di Indonesia. Alih-alih hal itu bisa menjadi pemicu masalah-masalah baru yang sangat mungkin akan muncul di kemudian hari. Solusi relokasi pun mungkin bisa juga diperdebatkan, mungkin dari kacamata kita yang melihat dari kejauhan kehidupan orang-orang ‘tidak resmi’ ini menjadi jauh lebih baik dan lebih layak. Namun tidak serta merta bisa diartikan demikian.

Rumah sebagai kata kerja berarti sangat luas. Sebagai tempat tinggal ia tidak berhenti pada ketersediaan tempat tidur semata. Ingatlah, orang-orang ini sebagian besar bekerja di lahan yang tidak formal, artinya berpindahnya hunian mereka berarti beralih juga fungsi ruang spasial dan sosial yang selama ini mereka tinggali.

Rumah adalah hak asasi manusia. Manusia yang berada di dalamnya berada dalam konteks waktu dan memori yang beraneka ragam. Suatu hal yang dipandang baik oleh orang awam, belum tentu baik bagi mereka, si pengguna ruang tersebut. Begitu juga menanggapi masalah permukiman informal di Indonesia tidak mungkin sesederhana menggusur dan memindahkannya.

Karenanya, alasan targetan waktu dan deadline saja tidak menjamin solusi terbaik, tetapi pendekatan kemanusiaan dimana potensi mereka bisa ditemani dan kembali me-rumah di rumahnya sendiri. Masalah di permukiman informal bukanlah masalah bentuk dan spasial saja, tetapi juga perasaan orang-orang yang selama ini diabaikan dan ditelantarkan. Menghargai masyarakat miskin bukan berarti kita harus ikut-ikutan menjadi miskin namun memberikannya pengakuan dan hak untuk memperjuangkan hidupnya sebagaimana yang diamalkan oleh Romo Mangun lebih dari dua puluh lima tahun lalu. Pertanyaanya, (masih) adakah inisiatif pemerintah untuk memfasilitasi dan mengembangkan kegotong-royongan dalam mengangani masalah permukiman informal di Indonesia hari ini?/////////////

Posted on 1 Komentar pada Kekuatan Warga Kampung Kota

Kekuatan Warga Kampung Kota

Kekuasaan politik di Jakarta sekarang nampak tak lebih dari alat taipan pemodal yang menafikkan kehadiran rakyat miskin kota. Wajah ini nampak dari penggusuran permukiman informal yang semakin masif dilakukan Pemerintah Provinsi DKI sejak 2015 sampai sekarang. Sedangkan di sisi lain para pemodal besar difasilitasi untuk melakukan kegiatan bisnisnya, walau secara sosial, hukum dan lingkungan tidak layak seperti reklamasi teluk Jakarta untuk dijadikan kawasan bisnis.

Walaupun kondisi rakyat miskin kota demikian buruk dan ancaman penggusuran terus mengintai tak membuat warga berhenti berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Mereka terus mengorganisasikan diri dan melahirkan kesadaran akan kekuatan komunitas. 

***

Komunitas warga di Kampung Lodan Jakarta Utara adalah salah satu contoh kampung yang selama ini dicap ilegal oleh pemerintah provinsi yang masih bertahan dan terus melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup. Kampung yang terletak di bantaran kali ini sejak akhir tahun 2015 lalu, telah melancarkan aksi bersih kampung secara rutin, yang dilaksanakan bersama dengan kampung-kampung lain di sekitar bantaran kali yang juga terancam penggusuran, misalnya kampung Tongkol dan kampung Krapu.

Yantri_02
Keswadayaan adalah kekuatan yang tumbuh diantara warga.

Mereka melakukan bersih kampung bukan untuk mencari simpati dari pemerintah atau mengharap belas kasih. “Kami sadar bahwa kami  punya kekuatan untuk menjaga kampung kami,” kata salah seorang penggerak warga di daerah Tongkol.

Memang, keswadayaan warga di daerah bantaran kali  ini cukup tinggi, bahkan tercatat beberapa kampung pernah di daulat sebagai pemenang bersih kampung tingkat provinsi DKI Jakarta. Sayangnya kampung Pinangsia yang merupakan contoh kampung yang dimaksud di atas, sudah habis digusur. Penggusuran tersebut tentu menghancurkan tatatan hidup komunitas kampung yang kini tentu kian sulit ditemui di kota besar seperti Jakarta.

Aksi bersih lingkungan yang diadakan di kampung Lodan diadakan setiap minggu dengan keswadayaan penuh dari warga. Selain bersih kampung, untuk meningkatkan kohesi sosial, mereka juga memanfaatkan setiap kegiatan, seperti hajatan, untuk berbagi informasi dan saling menguatkan kalau ada yang ditimpa masalah.

Yantri_01
Herman memulai sesi penjelasan mengenai tanah dan campurannya dengan kompos organik kepada ibu-ibu di Kampung Lodan.

Menggagas Urban Farming

Kamis (14/4) lalu, puluhan warga kampung Lodan mengikuti kegiatan workshop pertanian kota. Workshop ini lahir sebagai buah pikir yang warga yang tergabung dalam Komunitas Anak Kali Ciliwung. Meski sifatnya merespon tudingan kelas tengah, akan kekumuhan kampung mereka sehingga layak digusur, namun kegiatan tersebut diharapkan banyak memberi manfaat bagi kampung. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sayuran, tapi juga diharapkan menjadi media bagi warga untuk terus menerus menata kampung.

Urban farming atau pertanian kota merupakan model pertanian alternatif untuk lahan sempit, dan biasanya juga memanfaatkan barang-barang bekas sebagai wadah atau pot. Herman Joseph, seorang  pengampu bidang ini secara sukarela menyempatkan waktu untuk berbagi keahlian di bidang pertanian ini dengan puluhan warga kampung. Meski dengan memanfaatkan media tanam seadanya, tapi model pertanian seperti ini dapat menanam berbagai jenis sayuran (cabe, tomat,  kangkung, sawi, bayam, seledri dan lain-lain).

Meracik kompos kedalam wadah tanam.
Meracik kompos ke dalam wadah tanam.

Yantri, relawan dari Urban Poor Consortium, yang turut serta dalam workshop pertanian kota ini menilai bahwa kegiatan seperti ini membuat warga kampung nampak bersemangat. “Kami baru uji coba, jika ini dapat berjalan tentu akan sangat berguna bagi warga kampung. Tidak hanya dapat mengurangi sampah tapi juga warga kampung dapat memenuhi kebutuhan gizi akan sayuran,” terang Yantri. Bu Dede misalnya, mengaku dulunya tidak tertarik untuk menanam berbagai sayuran di halaman sempit karena tidak ada tanah, yang ada hanya beton semua. Tapi setelah mendapatkan pengetahuan ini, ia sangat bersemangat dan akan mengembangkannya bersama puluhan ibu-ibu warga kampung Lodan lainnya.

Model pertanian ini tidaklah sulit kalau memang mau melakukannya. Warga cukup menyiapkan barang bekas sebagai wadah, lalu memanfaatkan tanah sungai sebagai media tanam. Untuk pupuk dapat menggunakan limbah organik yang formulanya juga bisa diracik sendiri oleh ibu-ibu. Praktis, murah, dan sehat.

Yantri_07
Wadah tanam dari barang bekas dikumpul, disusun di bantaran Anak Kali Ciliwung.

Pengembangan model pertanian kota oleh warga Lodan, sekali lagi menjadi bukti kekuatan dari kampung-kampung informal  yang ada di Kota Jakarta. Warga kesehariannya beraktifitas sebagai pedagang keliling, pengemudi angkutan umum, buruh pabrik, dan semua pekerjaan yang dilakoninya untuk melayani kebutuhan kelas menengah. Kelas yang sebagian besar dari mereka tidak punya rasa terima kasih atas peran dan sumbangan orang-orang miskin terhadap hidup mereka. Bahkan mereka mendukung pemerintah untuk menghabisi permukiman informal dan komunitas warga yang selama ini telah memberikan sumbangan besar bagi kota.//////////